ANTARAJAWABARAT.com,3/2 - Institut Teknologi Bandung menyatakan siap melakukan verifikasi hasil audit BPK terhadap pengadaan barang dan jasa serta rekening ITB dalam kurun waktu 2008, 2009 dan 2010 menemukan sejumlah permasalahan signifikan dalam pengelolaan anggaran.
"Kami sudah menerima laporannya tapi hal ini bukanlah sesuatu yang sifatnya final. Oleh karena itu kita akan melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut," kata Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka di Bandung, Jumat.
Menyikapi temuan BPK tersebut, secara tegas Akhmaloka menampik jika pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa di ITB bermasalah.
Apalagi saat ini BPK memberikan tenggang waktu selama 60 hari pada ITB untuk melakukan verifikasi terhadap persoalan tersebut.
"Dalam jangka waktu dua bulan kami akan melaksanakan verifikasi, cukuplah waktunya,dua bulan kedepan verifikasi sudah selesai," katanya.
Dalam hasil audit BPK disebutkan pengadaan barang dan jasa ITB mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ditemukan sejumlah masalah.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa ITB juga belum sepenuhnya sesuai dengan dua keputusan presiden. Yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, kontrak pengadaan barang dan jasa.
Secara spesifik dalam surat yang disampaikan pada rektor ITB 30 desember 2011 , BPK menemukan 5 persoalan anggaran antara lain tujuan pengadaan barang tidak tercapai dan ITB tidak memperoleh barang yang dibutuhkan.
Adanya keterlambatan pengadaan barang yang berasal dari APBN dan belum dikenai denda. ***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Kami sudah menerima laporannya tapi hal ini bukanlah sesuatu yang sifatnya final. Oleh karena itu kita akan melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut," kata Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka di Bandung, Jumat.
Menyikapi temuan BPK tersebut, secara tegas Akhmaloka menampik jika pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa di ITB bermasalah.
Apalagi saat ini BPK memberikan tenggang waktu selama 60 hari pada ITB untuk melakukan verifikasi terhadap persoalan tersebut.
"Dalam jangka waktu dua bulan kami akan melaksanakan verifikasi, cukuplah waktunya,dua bulan kedepan verifikasi sudah selesai," katanya.
Dalam hasil audit BPK disebutkan pengadaan barang dan jasa ITB mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ditemukan sejumlah masalah.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa ITB juga belum sepenuhnya sesuai dengan dua keputusan presiden. Yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, kontrak pengadaan barang dan jasa.
Secara spesifik dalam surat yang disampaikan pada rektor ITB 30 desember 2011 , BPK menemukan 5 persoalan anggaran antara lain tujuan pengadaan barang tidak tercapai dan ITB tidak memperoleh barang yang dibutuhkan.
Adanya keterlambatan pengadaan barang yang berasal dari APBN dan belum dikenai denda. ***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012