ANTARAJAWABARAT.com, 8/12 - Lima kawasan kumuh di Kota Cimahi, Jawa Barat, akan ditata pada tahun anggaran 2012, kata Wali Kota Cimahi Itoc Tochija.
Kepada wartawan usai acara Konsultasi Publik Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Cimahi, Kamis, Wali Kota mengatakan sejumlah kawasan permukiman yang akan ditata itu adalah kawasan Margaluyu, Sukawargi dan Kalidam, kawasan permukiman Cigugur Tengah, Cikendal-Melong, Cibodas-Lembur Sawah dan penanganan kawasan permukiman Rancabentang-Cibeureum.
"Dalam acara ini kita akan lakukan pembahasan untuk penanganan air bersih, sanitasi dan transportasi. Permukiman kawasan mana yang akan ditata termasuk sanitasi harus ada prioritas untuk dukung kawasan Baros," ujarnya.
Dijelaskannya, semua pembangunan dan penataan harus sejalan dengan konsep pengembangan yang dilakukan untuk kawasan Baros sebagai magnet ekonominya Kota Cimahi.
Sedangkan mengenai SPPIP, dijelaskannya SPPIP merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan permukiman (termasuk infrastruktur bidang Ciptakarya yang penyusunannya tetap mengacu dan terintegrasi) dengan strategi pengembangan kota secara komprehensif.
Fungsi SPPIP, sebagai payung bagi masuknya program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sehingga dapat terintegrasi dengan program pembangunan lainnya.
SPPIP merupakan suatu badan yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kota secara keseluruhan. SPPIP menjadi alat sinkronisasi berbagai perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang ada terutama dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Didi Djamhir mengungkapkan, pembuatan strategi penataan kelima kawasan dibuat secara komprehensif dan tidak parsial. Penataannya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di setiap wilayah.
"Di Margaluyu-Sukawangi-Kalidam, misalnya, penataan dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis kawasan yang berada di bantaran Sungai Cimahi. Yang lain ditata sesuai dengan kondisi kawasan sebagai pemukiman padat di daerah industri," katanya.
Menurut Didi, berbagai dinas dilibatkan dalam penyusunan strategi penataan pemukiman ini. Sebagai ujung tombak pelaksanaan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena itulah, model penataan lebih banyak mengedepankan pendekatan infrastruktur, seperti penataan pemukiman di bantaran sungai.
hedi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Kepada wartawan usai acara Konsultasi Publik Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Cimahi, Kamis, Wali Kota mengatakan sejumlah kawasan permukiman yang akan ditata itu adalah kawasan Margaluyu, Sukawargi dan Kalidam, kawasan permukiman Cigugur Tengah, Cikendal-Melong, Cibodas-Lembur Sawah dan penanganan kawasan permukiman Rancabentang-Cibeureum.
"Dalam acara ini kita akan lakukan pembahasan untuk penanganan air bersih, sanitasi dan transportasi. Permukiman kawasan mana yang akan ditata termasuk sanitasi harus ada prioritas untuk dukung kawasan Baros," ujarnya.
Dijelaskannya, semua pembangunan dan penataan harus sejalan dengan konsep pengembangan yang dilakukan untuk kawasan Baros sebagai magnet ekonominya Kota Cimahi.
Sedangkan mengenai SPPIP, dijelaskannya SPPIP merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan permukiman (termasuk infrastruktur bidang Ciptakarya yang penyusunannya tetap mengacu dan terintegrasi) dengan strategi pengembangan kota secara komprehensif.
Fungsi SPPIP, sebagai payung bagi masuknya program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sehingga dapat terintegrasi dengan program pembangunan lainnya.
SPPIP merupakan suatu badan yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kota secara keseluruhan. SPPIP menjadi alat sinkronisasi berbagai perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang ada terutama dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Didi Djamhir mengungkapkan, pembuatan strategi penataan kelima kawasan dibuat secara komprehensif dan tidak parsial. Penataannya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di setiap wilayah.
"Di Margaluyu-Sukawangi-Kalidam, misalnya, penataan dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis kawasan yang berada di bantaran Sungai Cimahi. Yang lain ditata sesuai dengan kondisi kawasan sebagai pemukiman padat di daerah industri," katanya.
Menurut Didi, berbagai dinas dilibatkan dalam penyusunan strategi penataan pemukiman ini. Sebagai ujung tombak pelaksanaan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena itulah, model penataan lebih banyak mengedepankan pendekatan infrastruktur, seperti penataan pemukiman di bantaran sungai.
hedi
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011