ANTARAJAWABARAT.com,30/9 - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap program Sensus Pajak Nasional yang diluncurkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I bisa meningkatkan pendapatan negara.
"Ini sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara," kata Ahmad Heryawan usai menghadiri peluncuran Sensus Pajak Nasional (SPN) di lingkungan Kanwil DPJ Jawa Barat di Paris Van Java Mal Bandung, Jumat.
Ia mencontohkan, masih belum maksimalnya pendapatan negara dari pajak bisa dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Indonesia.
"Sebagai contoh saja secara nasional, saya tidak hapal Jawa Barat. Ada 12,5 juta izin perusahaan yang keluar, tapi tenyata yang rajin membayar pajak hanya 466 ribu orang. Ini jauh sekali kan," kata Heryawan.
Menurutnya, pada tahun lalu penerimaan perpajakan di Provinsi Jawa Barat ditargetkan sebesar Rp31,3 triliun namun realisasinya hanya Rp30,2 triliun.
"Untuk tahun ini, ditargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp35,7 triliun namun realisasinya per September 2011 baru 63,7 persen atau Rp22 triliun," katanya.
Oleh karena itu, dengan diluncurkankan program sensus pajak nasional oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I pihaknya berharap bisa mengoptimalkan pendapatan pajak serta pemutakhiran data wajib pajak.
Sementara itu, Kepala Kanwil Pajak DJP Jawa Barat I Dedi Rudaedi mengatakan, kegiatan sensus pajak akan menyasar sentra bisnis dan potensi pajak lain.
"Jadi dalam dua bulan ke depan, kami akan menyebar sekitar 5.000 angket untuk kegiatan SPN. Selain di Bandung, setiap kantor pelayanan pajak pun akan menggelar sensus," katanya.
Menurut Dedi, di wilayah DJP Jawa Barat I sendiri terdapat 16 unit kantor pelayanan pajak pratama (KPP).
"Setiap KPP tersebut akan menentukan titik mana saja yang menjadi sasaran kegiatan SPN dan dengan pemutakhiran data diharapkan pada akhirnya akan memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak," ujar Dedi.***5***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Ini sebuah upaya untuk meningkatkan pendapatan negara," kata Ahmad Heryawan usai menghadiri peluncuran Sensus Pajak Nasional (SPN) di lingkungan Kanwil DPJ Jawa Barat di Paris Van Java Mal Bandung, Jumat.
Ia mencontohkan, masih belum maksimalnya pendapatan negara dari pajak bisa dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Indonesia.
"Sebagai contoh saja secara nasional, saya tidak hapal Jawa Barat. Ada 12,5 juta izin perusahaan yang keluar, tapi tenyata yang rajin membayar pajak hanya 466 ribu orang. Ini jauh sekali kan," kata Heryawan.
Menurutnya, pada tahun lalu penerimaan perpajakan di Provinsi Jawa Barat ditargetkan sebesar Rp31,3 triliun namun realisasinya hanya Rp30,2 triliun.
"Untuk tahun ini, ditargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp35,7 triliun namun realisasinya per September 2011 baru 63,7 persen atau Rp22 triliun," katanya.
Oleh karena itu, dengan diluncurkankan program sensus pajak nasional oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I pihaknya berharap bisa mengoptimalkan pendapatan pajak serta pemutakhiran data wajib pajak.
Sementara itu, Kepala Kanwil Pajak DJP Jawa Barat I Dedi Rudaedi mengatakan, kegiatan sensus pajak akan menyasar sentra bisnis dan potensi pajak lain.
"Jadi dalam dua bulan ke depan, kami akan menyebar sekitar 5.000 angket untuk kegiatan SPN. Selain di Bandung, setiap kantor pelayanan pajak pun akan menggelar sensus," katanya.
Menurut Dedi, di wilayah DJP Jawa Barat I sendiri terdapat 16 unit kantor pelayanan pajak pratama (KPP).
"Setiap KPP tersebut akan menentukan titik mana saja yang menjadi sasaran kegiatan SPN dan dengan pemutakhiran data diharapkan pada akhirnya akan memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak," ujar Dedi.***5***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011