Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan masyarakat terkait kinerja kepolisian, jumlah aduan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
Ketua Harian Kompolnas Bennt Joshua Mamoto menyebutkan, periode Januari-Desember 2020, jumlah aduan masyarakat terhadap Polri sebanyak 1.610 aduan.
Baca juga: Kompolnas: Densus 88 Polri adalah detasemen antiteror terbaik di dunia
"Tren aduan naik, periode Januari-November 2021 ada 3.701 aduan," kata Benny dalam Apel Kasatwil 2021 di Bali, yang disiarkan dalam kanal YouTube Divisi Humas Polri, Jumat.
Benny membeberkan, data aduan tersebut yang paling mendominasi adalah bidang reserse. Yakni, menyangkut proses lidik dan sidik, baik ketika turun ke tempat kejadian perkara, pemeriksaan, penahanan dan kemudian penyitaan serta penggeledahan dan sebagainya.
Selama periode di atas, aduan bidang reserse sebanyak 493 aduan, disusul reserse khusus 54 dan reserse narkoba 11 aduan.
"Reserse umum paling tinggi, kemudian reserse khusus dan reserse narkoba," katanya menerangkan.
Adapun jenis aduannya, kata Benny, seperti pengaduan pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, korupsi dan diskresi keliru. "Dari aduan tersebut, saya melihat kelemahannya adalah di komunikasi," tutur Benny.
Baca juga: Kompolnas siap tampung keluhan publik soal penangkapan pegiat KAMI
Menurut Benny, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan pelapor, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan tersangka, atau pengacara menjadi penting. Ketika terbangun komunikasi yang baik dan sikap netral yang ditunjukkan oleh penyidik, maka aduan masyarakat tidak akan muncul.
Tapi karena penyidik susah dihubungi, lanjut Benny, penyidik acuh tak acuh, kemudian diminta informasi tidak diberikan, tidak memberikan SP2HP, hal itulah yang memunculkan aduan-aduan kepada Kompolnas.
Benny mengakui, tidak semua aduan yang diterima Kompolnas benar dan memenuhi syarat, namun Kompolnas mencoba mengakomodir aduan dan saran dari masyarakat yang data keseluruhannya selama periode Januari-November 2021 mencapai 5.311 surat dan keluhan masyarakat (SKM).
Dari 5.311 SKM tersebut, yang memenuhi syarat sebanyak 3.671 SKM, di mana keluhan yang dikirimkan langsung sebanyak 1.019 dan lewat tembusan 1.630. Sisanya, saran, ucapan terimakasih dan surat Polri.
Baca juga: 9 anggota Kompolnas 2020-2024 dilantik Presiden
"Kami juga waspadai adanya motif lain dimana aduan ini semata-mata untuk menekan penyidik kami waspadai," ujarnya.
Dalam pengarahannya, Benny menyanpaikan, Kompolnas hadir untuk mendorong terwujudnya Polri yang profesional dan mandiri. Ia juga merekomendasikan agar Polri perlu mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal.
"Yang lebih penting adalah pengawasan atasan langsung, inilah yang menurut kami penting, karena dialah (atasan) yang lebih tau apa yang terhadi di bawahnya," kata Benny.
Baca juga: Kompolnas: Pencalonan Komjen Listyo Sigit bukti regenerasi Polri berjalan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Ketua Harian Kompolnas Bennt Joshua Mamoto menyebutkan, periode Januari-Desember 2020, jumlah aduan masyarakat terhadap Polri sebanyak 1.610 aduan.
Baca juga: Kompolnas: Densus 88 Polri adalah detasemen antiteror terbaik di dunia
"Tren aduan naik, periode Januari-November 2021 ada 3.701 aduan," kata Benny dalam Apel Kasatwil 2021 di Bali, yang disiarkan dalam kanal YouTube Divisi Humas Polri, Jumat.
Benny membeberkan, data aduan tersebut yang paling mendominasi adalah bidang reserse. Yakni, menyangkut proses lidik dan sidik, baik ketika turun ke tempat kejadian perkara, pemeriksaan, penahanan dan kemudian penyitaan serta penggeledahan dan sebagainya.
Selama periode di atas, aduan bidang reserse sebanyak 493 aduan, disusul reserse khusus 54 dan reserse narkoba 11 aduan.
"Reserse umum paling tinggi, kemudian reserse khusus dan reserse narkoba," katanya menerangkan.
Adapun jenis aduannya, kata Benny, seperti pengaduan pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, korupsi dan diskresi keliru. "Dari aduan tersebut, saya melihat kelemahannya adalah di komunikasi," tutur Benny.
Baca juga: Kompolnas siap tampung keluhan publik soal penangkapan pegiat KAMI
Menurut Benny, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan pelapor, bagaimana penyidik berkomunikasi dengan tersangka, atau pengacara menjadi penting. Ketika terbangun komunikasi yang baik dan sikap netral yang ditunjukkan oleh penyidik, maka aduan masyarakat tidak akan muncul.
Tapi karena penyidik susah dihubungi, lanjut Benny, penyidik acuh tak acuh, kemudian diminta informasi tidak diberikan, tidak memberikan SP2HP, hal itulah yang memunculkan aduan-aduan kepada Kompolnas.
Benny mengakui, tidak semua aduan yang diterima Kompolnas benar dan memenuhi syarat, namun Kompolnas mencoba mengakomodir aduan dan saran dari masyarakat yang data keseluruhannya selama periode Januari-November 2021 mencapai 5.311 surat dan keluhan masyarakat (SKM).
Dari 5.311 SKM tersebut, yang memenuhi syarat sebanyak 3.671 SKM, di mana keluhan yang dikirimkan langsung sebanyak 1.019 dan lewat tembusan 1.630. Sisanya, saran, ucapan terimakasih dan surat Polri.
Baca juga: 9 anggota Kompolnas 2020-2024 dilantik Presiden
"Kami juga waspadai adanya motif lain dimana aduan ini semata-mata untuk menekan penyidik kami waspadai," ujarnya.
Dalam pengarahannya, Benny menyanpaikan, Kompolnas hadir untuk mendorong terwujudnya Polri yang profesional dan mandiri. Ia juga merekomendasikan agar Polri perlu mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal.
"Yang lebih penting adalah pengawasan atasan langsung, inilah yang menurut kami penting, karena dialah (atasan) yang lebih tau apa yang terhadi di bawahnya," kata Benny.
Baca juga: Kompolnas: Pencalonan Komjen Listyo Sigit bukti regenerasi Polri berjalan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021