Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota akan menindak kepada warga yang kedapatan sedang berkerumun pada masa libur akhir tahun mendatang sebagai bagian dari upaya pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah hukum daerah itu.
"Nanti mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari akan dilakukan pembatasan di tempat tertentu seperti rumah ibadah, hotel, tapi kalau penyekatan belum. Intinya pembatasan kegiatan masyarakat," kata Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Aloysius Suprijadi di Bekasi, Rabu.
Baca juga: Polres Bekasi tingkatkan operasi yustisi antisipasi gelombang ketiga COVID-19
Pihaknya juga berencana menutup tempat-tempat yang menjadi simpul keramaian warga selain terus melakukan patroli untuk mencegah potensi munculnya kerumunan pada akhir tahun.
"Tempat hiburan sampai jam 12 malam kami tutup. Jika ada yang berkerumun saat malam akhir tahun akan kami tindak dan dapat dikenakan tindak pidana ringan," ucapnya.
Pemerintah Kota Bekasi berencana akan memberlakukan surat izin perjalanan keluar dan masuk Kota Bekasi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 sebagai salah satu upaya menekan potensi penularan COVID-19 saat libur akhir tahun.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak ber-euforia untuk berlibur ke luar kota.
Warga yang masih akan ke luar kota di masa pemberlakuan PPKM Level 3, bakal diwajibkan untuk mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) Kota Bekasi.
"Bukan hanya imbauan. Nanti kami lakukan sama seperti tahun lalu, (menerapkan) seperti surat izin keluar masuk (SIKM)," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi tambah Rp100 miliar penanganan COVID-19
Penerapan SIKM ini dinilai mendesak lantaran kasus COVID-19 yang sempat menyebar luas di Kota Bekasi pada Juli 2021 lalu salah satunya akibat banyak warga yang berlibur ke luar kota dan diduga tertular atau menularkan COVID-19 di daerah lain.
Warga yang pulang dari luar kota itu sebagian tidak melapor ke pengurus wilayah untuk dilakukan pelacakan dan berdampak pada meluasnya penularan COVID-19 di Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi, kata Rahmat, juga sudah menyiagakan petugas kesehatan di setiap puskemas. Warga yang masih nekat untuk berlibur saat kembali ke Kota Bekasi diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
"Kami sudah imbau untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat setelah perjalan ke luar kota. (Bakal) ada juga surat perjalanan (SIKM) sehingga ini akan mempermudah kami dalam mendeteksi," kata Wali Kota Bekasi.
Baca juga: Pemkab Bekasi siagakan isolasi terpusat antisipasi gelombang tiga COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Nanti mulai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari akan dilakukan pembatasan di tempat tertentu seperti rumah ibadah, hotel, tapi kalau penyekatan belum. Intinya pembatasan kegiatan masyarakat," kata Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Aloysius Suprijadi di Bekasi, Rabu.
Baca juga: Polres Bekasi tingkatkan operasi yustisi antisipasi gelombang ketiga COVID-19
Pihaknya juga berencana menutup tempat-tempat yang menjadi simpul keramaian warga selain terus melakukan patroli untuk mencegah potensi munculnya kerumunan pada akhir tahun.
"Tempat hiburan sampai jam 12 malam kami tutup. Jika ada yang berkerumun saat malam akhir tahun akan kami tindak dan dapat dikenakan tindak pidana ringan," ucapnya.
Pemerintah Kota Bekasi berencana akan memberlakukan surat izin perjalanan keluar dan masuk Kota Bekasi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 sebagai salah satu upaya menekan potensi penularan COVID-19 saat libur akhir tahun.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak ber-euforia untuk berlibur ke luar kota.
Warga yang masih akan ke luar kota di masa pemberlakuan PPKM Level 3, bakal diwajibkan untuk mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) Kota Bekasi.
"Bukan hanya imbauan. Nanti kami lakukan sama seperti tahun lalu, (menerapkan) seperti surat izin keluar masuk (SIKM)," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi tambah Rp100 miliar penanganan COVID-19
Penerapan SIKM ini dinilai mendesak lantaran kasus COVID-19 yang sempat menyebar luas di Kota Bekasi pada Juli 2021 lalu salah satunya akibat banyak warga yang berlibur ke luar kota dan diduga tertular atau menularkan COVID-19 di daerah lain.
Warga yang pulang dari luar kota itu sebagian tidak melapor ke pengurus wilayah untuk dilakukan pelacakan dan berdampak pada meluasnya penularan COVID-19 di Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi, kata Rahmat, juga sudah menyiagakan petugas kesehatan di setiap puskemas. Warga yang masih nekat untuk berlibur saat kembali ke Kota Bekasi diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
"Kami sudah imbau untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat setelah perjalan ke luar kota. (Bakal) ada juga surat perjalanan (SIKM) sehingga ini akan mempermudah kami dalam mendeteksi," kata Wali Kota Bekasi.
Baca juga: Pemkab Bekasi siagakan isolasi terpusat antisipasi gelombang tiga COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021