ANTARAJAWABARAT.com,22/7 - Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, minta agar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kota Cimahi tidak lebih dari 10 persen dari total APBD Rp 693 miliar.
Dilihat dari Silpa dua tahun terakhir trennya terus mengalami penurunanm, ini menunjukkan jika eksekutif menjalankan saran dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain kepada wartawan, Jumat.
"Silpa 2010 sebesar Rp 96 miliar. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 111 miliar. Agar tahun ini Silpa bisa menurun, maka kita sarankan agar eksekutif memprioritaskan pelaksanaan program yang harus tanpa melalui lelang dilaksanakan pada semester satu atau diawal tahun," kata Azul, sapaan akrabnya.
Menurutnya, berdasarkan laporan realisasi penggunaan APBD 2011 semester satu, secara umum pendapatan dari target Rp 605 miliar yang sudah terealisasi Rp 321 miliar atau 53 persen. Sedangkan target pendapatan asli daerah (PAD)nya Rp 105 miliar, terealisasi baru Rp 56 miliar.
"Ini artinya pendapatan dan pos penempatannya sangat rasional. Dan melihat dari hasil sementara ini, kita sangat yakin target PAD akan tercapai," ujarnya.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2011 mendatang, Kota Cimahi akan mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat dan provinsi. Bantuan dana tersebut dari alokasi penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp 23,8 miliar. Dan Rp 2 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk operasional dan pelayanan Rumah Sakit Cibabat.
"Untuk belanja dari total sebesar Rp 693 miliar, terealisasi Rp 225 miliar atau sebesar 32 persennya. Belanja tidak langsung porsinya 40 persen dari Rp 398 miliar sudah terealisasi Rp 158 miliar. Hal ini bisa kita mengerti karena di dalamnya ada anggaran untuk pembayaran gaji pegawai PNS di Cimahi. Sebab, untuk pemabayaran hak mereka tidak bisa ditunda," katanya.
Dikatakannya, anggaran untuk pos belanja langsung prosentasenya hanya 22,7 persen atau sebesar Rp 67 miliar dari Rp 295 miliar. Diakuinya, memang nilai yang terserap untuk sektor ini masih kecil. Hal ini terjadi karena mayoritas proses lelang baru bisa dilakukan pada Juni.
"Berdasarkan kinerja anggaran setiap SKPD-nya, alokasi untuk RSUD sudah mencapai 50,9 persen. Sekretariat DPRD 42,4 persen. Sedangkan instansi yang penyerapannya dikisaran 30 persen ada Bappeda dan Inspektorat," ujarnya.***3***
(U.pso-215/C/Y008/B/Y008) 22-07-2011 13:30:09
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Dilihat dari Silpa dua tahun terakhir trennya terus mengalami penurunanm, ini menunjukkan jika eksekutif menjalankan saran dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain kepada wartawan, Jumat.
"Silpa 2010 sebesar Rp 96 miliar. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 111 miliar. Agar tahun ini Silpa bisa menurun, maka kita sarankan agar eksekutif memprioritaskan pelaksanaan program yang harus tanpa melalui lelang dilaksanakan pada semester satu atau diawal tahun," kata Azul, sapaan akrabnya.
Menurutnya, berdasarkan laporan realisasi penggunaan APBD 2011 semester satu, secara umum pendapatan dari target Rp 605 miliar yang sudah terealisasi Rp 321 miliar atau 53 persen. Sedangkan target pendapatan asli daerah (PAD)nya Rp 105 miliar, terealisasi baru Rp 56 miliar.
"Ini artinya pendapatan dan pos penempatannya sangat rasional. Dan melihat dari hasil sementara ini, kita sangat yakin target PAD akan tercapai," ujarnya.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2011 mendatang, Kota Cimahi akan mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat dan provinsi. Bantuan dana tersebut dari alokasi penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp 23,8 miliar. Dan Rp 2 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk operasional dan pelayanan Rumah Sakit Cibabat.
"Untuk belanja dari total sebesar Rp 693 miliar, terealisasi Rp 225 miliar atau sebesar 32 persennya. Belanja tidak langsung porsinya 40 persen dari Rp 398 miliar sudah terealisasi Rp 158 miliar. Hal ini bisa kita mengerti karena di dalamnya ada anggaran untuk pembayaran gaji pegawai PNS di Cimahi. Sebab, untuk pemabayaran hak mereka tidak bisa ditunda," katanya.
Dikatakannya, anggaran untuk pos belanja langsung prosentasenya hanya 22,7 persen atau sebesar Rp 67 miliar dari Rp 295 miliar. Diakuinya, memang nilai yang terserap untuk sektor ini masih kecil. Hal ini terjadi karena mayoritas proses lelang baru bisa dilakukan pada Juni.
"Berdasarkan kinerja anggaran setiap SKPD-nya, alokasi untuk RSUD sudah mencapai 50,9 persen. Sekretariat DPRD 42,4 persen. Sedangkan instansi yang penyerapannya dikisaran 30 persen ada Bappeda dan Inspektorat," ujarnya.***3***
(U.pso-215/C/Y008/B/Y008) 22-07-2011 13:30:09
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011