ANTARAJAWABARAT.com, 6/7 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kemungkinan tidak akan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum karena Pemprov Jabar melihat saat ini rasio jumlah PNS sudah terlalu banyak.
"Jadi saya sendiri sudah lapor ke Pak Gubernur soal moratorium. Pada prinsipnya tidak ada penerimaan CPNS dan tidak ada masalah. Soalnya jumlah PNS yang ada sekarang 14.458 orang. Idealnya memang jumlahnya hanya 13.000 PNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Solihin, kepada wartawan, di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan, terkait formasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jabar pun, pihaknya belum menerima jawaban kepastian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal tersebut, kata Solihin, karena kemungkinan besar pemerintah masih mempertimbangkan besarnya subsidi bahan bakar minyak sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, yang efeknya berdampak pada pengurangan belanja daerah.
"Bisa dilihat bahwa subsidi BBM sekarang semakin tinggi karena harga minyak dunia semakin meningkat. Belum lagi efeknya pada pengurangan belanja pegawai. Karena itu, selain jumlah PNS yang sudah banyak, kami juga tidak mau dibebani anggaran belanja pegawai," katanya.
Sementara itu, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kemungkinan tidak akan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum disambut rasa kecewa oleh warga, seperti Rahmawati (25).
Rahmawati mengatakan bahwa menjadi PNS adalah cita-citanya sejak lulus dari Fakultas Komunikasi di satu Universitas Negeri yang ada di Kota Bandung.
"Menurut saya, ini menutup kesempatan kami untuk mewujudkan cita-cita. Tadinya saya mau ikut tes tahun ini, tapi dengan kabar tidak adanya penerimaan berarti rencana saya batal. Mudah-mudahan rencana ini tidak benar," kata Rahmawati.***3***
(U.KR-ASJ/B/Y003/Y003)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Jadi saya sendiri sudah lapor ke Pak Gubernur soal moratorium. Pada prinsipnya tidak ada penerimaan CPNS dan tidak ada masalah. Soalnya jumlah PNS yang ada sekarang 14.458 orang. Idealnya memang jumlahnya hanya 13.000 PNS," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Solihin, kepada wartawan, di Bandung, Rabu.
Ia mengatakan, terkait formasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jabar pun, pihaknya belum menerima jawaban kepastian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal tersebut, kata Solihin, karena kemungkinan besar pemerintah masih mempertimbangkan besarnya subsidi bahan bakar minyak sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, yang efeknya berdampak pada pengurangan belanja daerah.
"Bisa dilihat bahwa subsidi BBM sekarang semakin tinggi karena harga minyak dunia semakin meningkat. Belum lagi efeknya pada pengurangan belanja pegawai. Karena itu, selain jumlah PNS yang sudah banyak, kami juga tidak mau dibebani anggaran belanja pegawai," katanya.
Sementara itu, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kemungkinan tidak akan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur umum disambut rasa kecewa oleh warga, seperti Rahmawati (25).
Rahmawati mengatakan bahwa menjadi PNS adalah cita-citanya sejak lulus dari Fakultas Komunikasi di satu Universitas Negeri yang ada di Kota Bandung.
"Menurut saya, ini menutup kesempatan kami untuk mewujudkan cita-cita. Tadinya saya mau ikut tes tahun ini, tapi dengan kabar tidak adanya penerimaan berarti rencana saya batal. Mudah-mudahan rencana ini tidak benar," kata Rahmawati.***3***
(U.KR-ASJ/B/Y003/Y003)
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011