Bandung, 25/1 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyatakan telah menerima surat dari Forum Silahturahmi Ulama Garut terkait keinginan mereka untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut.
"Sudah saya terima, tapi belum saya baca karena kemarin baru dari luar kota. Insya Allah hari ini saya baca suratnya," kata Ahmad Heryawan, usai menghadiri wisuda 133 orang mahasiswa dari Program Pemuda Mandiri Jawa Barat di Hotel Poster, Jalan PHH Mustopha Bandung, Selasa.
Gubernur mengatakan, kisruh Sekda Pemerintah Kabupaten Garut saat ini juga diwarnai oleh adanya dugaan keterlibatan salah seorang calon sekda yang ditunjuk oleh Bupati Garut, diduga menganut aliran kepercayaan tertentu yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat.
"Masalahnya adalah saya menerima tiga orang calon sekda dari Bupati Garut, tapi salah seorang calon tersebut diduga melanggar ajaran agama tertentu namun didukung oleh ormas besar seperti PUI, Muhamdiyah NU bahkan hingga GARIS," ujarnya.
Terkait rencana Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, menginstrusikan Komisi A untuk melaksanakan rapat dengar pendapat tentang kisruh Sekda Garut, Gubernur menyatakan hal tersebut ada mekanisme.
"Itu ada mekanismenya, jadi Sekda Garut tersebut diusulkan oleh Gubernur dan yang memutuskan ialah Depdagri," ujar Ahmad Heryawan.
Namun, kata Gubernur, di sisi lain ada pihak yang menyatakan bahwa salah satu calon Sekda Garut yang diduga menganut aliran tertentu tersebut tidak menyimpang dari ajaran agamanya.
Senin pagi (24/1) sebanyak 31 ulama dari Forum Silahturahmi Ulama Garut, memberikan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jawa Barat terkait adanya dugaan mafia birokrasi di Kabupaten Garut.
Surat terbuka dan audiensi yang dilakukan sekitar 10 ulama Garut ini, dipicu atas tidak konsistensinya bupati dan DPRD Garut terhadap putusan Gubernur Jabar, terkait penetapan Sekda Garut yang ditandatangani Sekda Jabar, mereka juga menolak usulan calon sekda yang diajukan Bupati Garut Aceng HM Fikri.
"Kami datang ke sini memang utuk mengawal putusan Gubernur Jabar yang telah menetapkan sekda lama Hilman Faridz untuk menjabat kembali. Namun, karena tekanan dari mafia birokrasi yang dibawahi calon sekda Iman Ali Rahman, bupati maupun DPRD dibuat tidak berdaya, semua langkah-kangkah kebijakan bupati diganggu dan di gagalkan. Lebih kasarnya lagi bisa dikatakan terus di sabotase," kata perwakilan Forum Silahturahmi Ulama Garut KH Aan Mustofa Kamil.
Oleh karenanya, pihaknya meminta agar Gubernur dan DPRD Jawa Barat untuk turun tangan dalam memberisihkan mafia birokrasi di Kabupaten Garut.
"Kalau dibiarkan mereka besar kepala, pemerintah provinsi dan DPRD harus bertindak. Hingga para mafia birokrasi itu bisa hilang dari pemerintahan Garut. Jangan sampai rakyat berjalan sendiri-sendiri," kata Aan.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Sudah saya terima, tapi belum saya baca karena kemarin baru dari luar kota. Insya Allah hari ini saya baca suratnya," kata Ahmad Heryawan, usai menghadiri wisuda 133 orang mahasiswa dari Program Pemuda Mandiri Jawa Barat di Hotel Poster, Jalan PHH Mustopha Bandung, Selasa.
Gubernur mengatakan, kisruh Sekda Pemerintah Kabupaten Garut saat ini juga diwarnai oleh adanya dugaan keterlibatan salah seorang calon sekda yang ditunjuk oleh Bupati Garut, diduga menganut aliran kepercayaan tertentu yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat.
"Masalahnya adalah saya menerima tiga orang calon sekda dari Bupati Garut, tapi salah seorang calon tersebut diduga melanggar ajaran agama tertentu namun didukung oleh ormas besar seperti PUI, Muhamdiyah NU bahkan hingga GARIS," ujarnya.
Terkait rencana Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, menginstrusikan Komisi A untuk melaksanakan rapat dengar pendapat tentang kisruh Sekda Garut, Gubernur menyatakan hal tersebut ada mekanisme.
"Itu ada mekanismenya, jadi Sekda Garut tersebut diusulkan oleh Gubernur dan yang memutuskan ialah Depdagri," ujar Ahmad Heryawan.
Namun, kata Gubernur, di sisi lain ada pihak yang menyatakan bahwa salah satu calon Sekda Garut yang diduga menganut aliran tertentu tersebut tidak menyimpang dari ajaran agamanya.
Senin pagi (24/1) sebanyak 31 ulama dari Forum Silahturahmi Ulama Garut, memberikan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jawa Barat terkait adanya dugaan mafia birokrasi di Kabupaten Garut.
Surat terbuka dan audiensi yang dilakukan sekitar 10 ulama Garut ini, dipicu atas tidak konsistensinya bupati dan DPRD Garut terhadap putusan Gubernur Jabar, terkait penetapan Sekda Garut yang ditandatangani Sekda Jabar, mereka juga menolak usulan calon sekda yang diajukan Bupati Garut Aceng HM Fikri.
"Kami datang ke sini memang utuk mengawal putusan Gubernur Jabar yang telah menetapkan sekda lama Hilman Faridz untuk menjabat kembali. Namun, karena tekanan dari mafia birokrasi yang dibawahi calon sekda Iman Ali Rahman, bupati maupun DPRD dibuat tidak berdaya, semua langkah-kangkah kebijakan bupati diganggu dan di gagalkan. Lebih kasarnya lagi bisa dikatakan terus di sabotase," kata perwakilan Forum Silahturahmi Ulama Garut KH Aan Mustofa Kamil.
Oleh karenanya, pihaknya meminta agar Gubernur dan DPRD Jawa Barat untuk turun tangan dalam memberisihkan mafia birokrasi di Kabupaten Garut.
"Kalau dibiarkan mereka besar kepala, pemerintah provinsi dan DPRD harus bertindak. Hingga para mafia birokrasi itu bisa hilang dari pemerintahan Garut. Jangan sampai rakyat berjalan sendiri-sendiri," kata Aan.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011