Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) hingga saat ini terus bergerak cepat untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat, salah satunya dengan membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi menjadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi tersebut.
Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi, di Bandung, Selasa, mengatakan kebijakan itu sebagai gebrakan untuk memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi di 27 kabupaten/kota bisa berjalan optimal, baik itu secara cakupan maupun persentase.
"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu dilakukan," ujar Dedi.
Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Di mana pada dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95 persen).
Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd Immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.
Oleh karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang di bawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat.
"Ini artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.
Dedi mengaku komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasilitas pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan.
Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas layanan kesehatan.
"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," kata dia.
Untuk mencapai itu, Dedi telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar, salah satunya melalui Konsep Vaksin Gendong.
"Nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Adapun yang kedua ialah konsep yang akan diterapkan yaitu menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan, termasuk saat hendak berpergian atau traveling.
Baca juga: Tingkat pemakaian vaksin di Jawa Barat capai 80 persen dari vaksin yang dikirim Pusat
Baca juga: BPBD Jabar dan Pemkab Bogor dirikan sentra vaksinasi COVID-19
Baca juga: Gubernur Jabar tinjau vaksinasi anak di Majalengka dan Cirebon
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil menunjuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar Dedi Supandi menjadi Ketua Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi tersebut.
Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jawa Barat Dedi Supandi, di Bandung, Selasa, mengatakan kebijakan itu sebagai gebrakan untuk memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi di 27 kabupaten/kota bisa berjalan optimal, baik itu secara cakupan maupun persentase.
"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota juga perlu dilakukan," ujar Dedi.
Populasi yang besar menjadi kendala sehingga laju vaksinasi di Jawa Barat masih tergolong rendah. Di mana pada dosis ke-1 menempati posisi 30 (12,88 persen) dan dosis ke-2 di posisi 21 (5,95 persen).
Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd Immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.
Oleh karena itu, Divisi percepatan Vaksinasi yang di bawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari pemerintah pusat.
"Ini artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.
Dedi mengaku komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasilitas pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan.
Termasuk Penguatan penggunaan platform data stok vaksin (SMILE) untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas layanan kesehatan.
"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," kata dia.
Untuk mencapai itu, Dedi telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar, salah satunya melalui Konsep Vaksin Gendong.
"Nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Adapun yang kedua ialah konsep yang akan diterapkan yaitu menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan, termasuk saat hendak berpergian atau traveling.
Baca juga: Tingkat pemakaian vaksin di Jawa Barat capai 80 persen dari vaksin yang dikirim Pusat
Baca juga: BPBD Jabar dan Pemkab Bogor dirikan sentra vaksinasi COVID-19
Baca juga: Gubernur Jabar tinjau vaksinasi anak di Majalengka dan Cirebon
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021