Cimahi, 29/12 (ANTARA) - Pimpinan LSM Gerakan Masyarakat Mitra Lingkungan (Gemmilang) PAC Cimahi Tengah, Danil Suharto menilai, pembangunan Pasar Atas Baru (PAB) oleh Pemkot Cimahi, Jabar, merupakan sebuah proyek gagal.
Pasalnya, pembangunan pasar dengan mengandalkan pinjaman bank dunia itu masih belum bisa dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang membutuhkan lapak untuk berjualan ketimbang harus dikejar-kejar oleh Satpol PP, kata Danil Suharto kepada wartawan, Rabu.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar legislatif mendesak eksekutif untuk kembali membahas nasib PAB.
Bahkan dirinya tak canggung jika harus mengatakan kondisi bangunan PAB yang baru selesai dilakukan pembangunannya itu mirip gedung tua. Hal itu karena dibangunan mentereng itu sampai saat ini tidak ada aktivitas ekonomi seperti yang direncanakan awal.
"Sedangkan pemerintah, terkesan membiarkannya tanpa ada kepastian. Masyarakat (yang dekat lokasi PAB) sangat menyayangkan saat melihat bangunannya megah, tapi kosong tanpa ada transaksi ekonomi. Kami sempat beraudiensi dengan dewan guna mempertanyakan ini, namun tak ada penanganan. Dewan juga jangan seperti ketakutan terhadap eksekutif," kata Danil.
Menurutnya, PAB mesti dijalankan merunut pada konsep awal guna menghimpun para PKL. Lebih lanjut, dikatakannya, guna menciptakan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi mesti turun tangan mengaudit dana pembangunannya.
"Solusinya gimana. Duduk barenglah stakeholder untuk membahasnya lagi. Jangan sampai hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang, tapi masyarakat tak merasakannya," katanya.
Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Jati Mandiri, Usman Rahman mengatakan, PAB hingga saat ini memang belum bisa digunakan oleh para pKL. Alasannya, pembangunan pasar tersebut baru mencapai 80 persen. Selain pembangunan yang masih belum selesai, harga kios untuk para PKL pun masih dalam proses negosiasi.
Saat ini dia belum menemukan titik temu dalam penentuan harga kios untuk PKL yang akan menempati Pasar Atas Baru (PAB).
"Sekarang kami masih melakukan dialog untuk mencari titik temu terhadap harga kios yang pas untuk PKL. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak," ucap Usman. saat
Menurut Usman, pihaknya belum bisa menjelaskan mengenai rincian harga kios yang sudah ditentukan sebelumnya. Alasannya, Usman mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman.
Dikatakan Usman, saat ini untuk pembangunan PAB pihaknya sedang memasuki tahap penyelesaian melengkapi beberapa bagian, diantaranya pemasangan listrik pada beberapa kios. Meski demikian, di pasar itu sudah dimulai aktivitas bisnis, karena beberapa kios sudah diisi oleh unit usaha lain seperti bank dan tempat makan. Dia menambahkan, pembangunan PAB direncanakan selesai pada akhir tahun ini.***2**
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Pasalnya, pembangunan pasar dengan mengandalkan pinjaman bank dunia itu masih belum bisa dihuni oleh para pedagang kaki lima (PKL) yang membutuhkan lapak untuk berjualan ketimbang harus dikejar-kejar oleh Satpol PP, kata Danil Suharto kepada wartawan, Rabu.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar legislatif mendesak eksekutif untuk kembali membahas nasib PAB.
Bahkan dirinya tak canggung jika harus mengatakan kondisi bangunan PAB yang baru selesai dilakukan pembangunannya itu mirip gedung tua. Hal itu karena dibangunan mentereng itu sampai saat ini tidak ada aktivitas ekonomi seperti yang direncanakan awal.
"Sedangkan pemerintah, terkesan membiarkannya tanpa ada kepastian. Masyarakat (yang dekat lokasi PAB) sangat menyayangkan saat melihat bangunannya megah, tapi kosong tanpa ada transaksi ekonomi. Kami sempat beraudiensi dengan dewan guna mempertanyakan ini, namun tak ada penanganan. Dewan juga jangan seperti ketakutan terhadap eksekutif," kata Danil.
Menurutnya, PAB mesti dijalankan merunut pada konsep awal guna menghimpun para PKL. Lebih lanjut, dikatakannya, guna menciptakan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi mesti turun tangan mengaudit dana pembangunannya.
"Solusinya gimana. Duduk barenglah stakeholder untuk membahasnya lagi. Jangan sampai hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang, tapi masyarakat tak merasakannya," katanya.
Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Jati Mandiri, Usman Rahman mengatakan, PAB hingga saat ini memang belum bisa digunakan oleh para pKL. Alasannya, pembangunan pasar tersebut baru mencapai 80 persen. Selain pembangunan yang masih belum selesai, harga kios untuk para PKL pun masih dalam proses negosiasi.
Saat ini dia belum menemukan titik temu dalam penentuan harga kios untuk PKL yang akan menempati Pasar Atas Baru (PAB).
"Sekarang kami masih melakukan dialog untuk mencari titik temu terhadap harga kios yang pas untuk PKL. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak," ucap Usman. saat
Menurut Usman, pihaknya belum bisa menjelaskan mengenai rincian harga kios yang sudah ditentukan sebelumnya. Alasannya, Usman mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman.
Dikatakan Usman, saat ini untuk pembangunan PAB pihaknya sedang memasuki tahap penyelesaian melengkapi beberapa bagian, diantaranya pemasangan listrik pada beberapa kios. Meski demikian, di pasar itu sudah dimulai aktivitas bisnis, karena beberapa kios sudah diisi oleh unit usaha lain seperti bank dan tempat makan. Dia menambahkan, pembangunan PAB direncanakan selesai pada akhir tahun ini.***2**
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010