Sumedang, 19/11 (ANTARA) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat Dadang Mohamad Ma'soem mengatakan, dana bantuan Pemprov Jabar untuk mewujudkan Desa Peradaban bagi 200 desa yang tersebar di 17 kabupaten hendaknya jangan dijadikan dana "bancakan" (korupsi bersama).
"Dana sebesar Rp1 miliar per desa itu murni untuk pembangunan dan pengembangan desa tertinggal sehingga menjadi desa peradaban yang sejajar dengan desa lainnya di perkotaan. Jadi jangan coba-coba menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan lain, apalagi dijadikan dana 'bancakan'," kata Dadang usai rakor dan penyerahan dana Desa Peradaban oleh Gubernur Jabar kepada koordinator pendamping di Sumedang, Jabar, Jumat.
Untuk itu, kata dia, pihaknya sebanyak mungkin menggandeng LSM, akademisi, dan media massa sebagai kontrol pelaksanaan desa peradaban yang menggunakan dana APBD tersebut, sehingga berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami sangat berharap banyak kepada rekan-rekan dari media massa, LSM, dan akademisi untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan serta penggunaan dana tersebut, mengingat dana yang dikucurkan setiap tahunnya akan terus bertambah," tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengatakan tujuan pemberian dana bantuan itu adalah untuk mendorong pelaksanaan desa mandiri secara baik, dalam program pemberdayaan desa, karena tidak ada perbedaan antara desa dengan kota.
"Tidak ada perbedaan kota dan desa, karena keduanya merupakan sebuah jaringan, yang satu punya keistimewaan sendiri, dan satunya lagi punya kekayaan. Diharapkan antara desa dan kota justru ada harmonisasi," katanya.
Dikatakannya, bantuan Rp1 miliar untuk setiap desa yang diberikan secara bertahap, sangat dirasakan kurang untuk mewujudkan desa mandiri yang berperadaban, karena idealnya, satu desa mendapatkan Rp5 miliar.
Selain penambahan anggaran bantuan dana menjadi Rp5 miliar, pada tahun 2011 jumlah desa pun dapat ditingkatkan menjadi 200 desa.
"Dengan dikucurkannya bantuan kepada desa-desa di Jawa Barat tersebut, akan menjadikan kawasan pedesaan tersebut menjadi berkembang," kata dia.***1****
Yuniardi F
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Dana sebesar Rp1 miliar per desa itu murni untuk pembangunan dan pengembangan desa tertinggal sehingga menjadi desa peradaban yang sejajar dengan desa lainnya di perkotaan. Jadi jangan coba-coba menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan lain, apalagi dijadikan dana 'bancakan'," kata Dadang usai rakor dan penyerahan dana Desa Peradaban oleh Gubernur Jabar kepada koordinator pendamping di Sumedang, Jabar, Jumat.
Untuk itu, kata dia, pihaknya sebanyak mungkin menggandeng LSM, akademisi, dan media massa sebagai kontrol pelaksanaan desa peradaban yang menggunakan dana APBD tersebut, sehingga berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami sangat berharap banyak kepada rekan-rekan dari media massa, LSM, dan akademisi untuk memantau dan mengontrol pelaksanaan serta penggunaan dana tersebut, mengingat dana yang dikucurkan setiap tahunnya akan terus bertambah," tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengatakan tujuan pemberian dana bantuan itu adalah untuk mendorong pelaksanaan desa mandiri secara baik, dalam program pemberdayaan desa, karena tidak ada perbedaan antara desa dengan kota.
"Tidak ada perbedaan kota dan desa, karena keduanya merupakan sebuah jaringan, yang satu punya keistimewaan sendiri, dan satunya lagi punya kekayaan. Diharapkan antara desa dan kota justru ada harmonisasi," katanya.
Dikatakannya, bantuan Rp1 miliar untuk setiap desa yang diberikan secara bertahap, sangat dirasakan kurang untuk mewujudkan desa mandiri yang berperadaban, karena idealnya, satu desa mendapatkan Rp5 miliar.
Selain penambahan anggaran bantuan dana menjadi Rp5 miliar, pada tahun 2011 jumlah desa pun dapat ditingkatkan menjadi 200 desa.
"Dengan dikucurkannya bantuan kepada desa-desa di Jawa Barat tersebut, akan menjadikan kawasan pedesaan tersebut menjadi berkembang," kata dia.***1****
Yuniardi F
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010