Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk membangun mal pelayanan publik dengan kapasitas gedung tiga lantai di kawasan Simpang Lima Garut untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti administrasi perizinan maupun pajak.
"Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan sebesar Rp15 miliar," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut Eko Yulianto kepada wartawan di Garut, Rabu.
Ia menuturkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) itu akan dibangun di gedung milik pemerintah yang berlokasi di kawasan strategis Bunderan Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul.
Pemkab Garut saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk sudah memasuki tahap lelang detail engineering design (DED) dengan target pembangunan selesai pada 2022.
"MPP ini bakal dibangun di sekitar Simpang Lima, sesuai instruksi dari bupati," katanya.
Ia menyampaikan program pembangunan MPP itu dilakukan secara matang, bahkan sebelum masuk tahap lelang DED sudah terlebih dahulu melakukan studi banding yang sudah memiliki MPP yakni Pemkab Sumedang, Jawa Barat, dan Pemkab Badung, Bali.
Setelah selesai lelang maka tahap selanjutnya melakukan lelang fisik, kemudian pembangunan gedung MPP Garut mulai dilakukan dengan target selesai akhir 2022.
Ia berharap program MPP Garut itu dapat berjalan lancar sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik seperti perizinan secara mudah, dan cepat yang hanya dilakukan di satu tempat.
"Mudah-mudahan tidak ada refocusing anggaran, sehingga pembangunan berjalan lancar," katanya.
Seorang warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Irwan mendukung adanya program MPP Garut untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik seperti berbagai perizinan maupun administrasi lainnya.
"Kami mendukung dengan adanya program pemerintah dalam memberikan pelayanan yang nantinya akan dipusatkan di satu tempat," katanya.
Baca juga: Disdukcapil Garut tetap buka pelayanan publik meski hari libur
Baca juga: Menpan-RB Tinjau Kondisi Pelayanan Publik di Garut
Baca juga: PELAYANAN PUBLIK PEMKAB GARUT BERJALAN NORMAL
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan sebesar Rp15 miliar," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut Eko Yulianto kepada wartawan di Garut, Rabu.
Ia menuturkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) itu akan dibangun di gedung milik pemerintah yang berlokasi di kawasan strategis Bunderan Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul.
Pemkab Garut saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk sudah memasuki tahap lelang detail engineering design (DED) dengan target pembangunan selesai pada 2022.
"MPP ini bakal dibangun di sekitar Simpang Lima, sesuai instruksi dari bupati," katanya.
Ia menyampaikan program pembangunan MPP itu dilakukan secara matang, bahkan sebelum masuk tahap lelang DED sudah terlebih dahulu melakukan studi banding yang sudah memiliki MPP yakni Pemkab Sumedang, Jawa Barat, dan Pemkab Badung, Bali.
Setelah selesai lelang maka tahap selanjutnya melakukan lelang fisik, kemudian pembangunan gedung MPP Garut mulai dilakukan dengan target selesai akhir 2022.
Ia berharap program MPP Garut itu dapat berjalan lancar sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik seperti perizinan secara mudah, dan cepat yang hanya dilakukan di satu tempat.
"Mudah-mudahan tidak ada refocusing anggaran, sehingga pembangunan berjalan lancar," katanya.
Seorang warga Kecamatan Karangpawitan, Garut, Irwan mendukung adanya program MPP Garut untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik seperti berbagai perizinan maupun administrasi lainnya.
"Kami mendukung dengan adanya program pemerintah dalam memberikan pelayanan yang nantinya akan dipusatkan di satu tempat," katanya.
Baca juga: Disdukcapil Garut tetap buka pelayanan publik meski hari libur
Baca juga: Menpan-RB Tinjau Kondisi Pelayanan Publik di Garut
Baca juga: PELAYANAN PUBLIK PEMKAB GARUT BERJALAN NORMAL
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021