Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengungkapkan satu solusi yang mungkin bisa dilakukan agar jamaah asal Indonesia bisa lolos syarat haji sebagaimana ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Honesti mengatakan Pemerintah Saudi memberikan izin haji bagi jamaah yang telah mendapat vaksinasi dengan vaksin produksi Eropa dan Amerika Serikat (AS) yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca.
"Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Pemerintah Arab Saudi yaitu AstraZeneca," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Vaksin Pfizer sendiri memang belum ada di Indonesia. Sementara Johnson & Johnson juga baru akan memasok ke Indonesia pada 2022. Oleh karena itu, menurut Honesti, pihaknya menyiapkan opsi agar jamaah haji Indonesia bisa divaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca agar bisa memenuhi persyaratan Pemerintah Saudi.
"Menurut saya, karena kita sudah memiliki vaksin AstraZeneca, mungkin jadi opsi, bisa diatur bagi jamaah kita diskusikan dengan BPOM, Komnas KIPI--apakah mereka boleh diberikan vaksin AstraZeneca untuk bisa memenuhi persyaratan," jelasnya.
Honesti mengatakan tentu hal tersebut harus mendapat pertimbangan tertentu dari para ahli. Namun, opsi tersebut bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilakukan.
Ia menuturkan saat ini Sinovac tengah dalam proses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO. Sementara Sinopharm, yang juga produksi China, telah mendapatkan EUL dari WHO baru-baru ini.
"Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapat EUL dari WHO. Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi," katanya.
Honesti juga berharap upaya diplomasi bisa terus dilakukan Pemerintah RI agar Saudi bisa mempertimbangkan untuk meloloskan Sinovac sebagai vaksin yang diperbolehkan. Syarat tersebut jadi kendala besar bagi Indonesia yang punya jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
"Tentu kami berkeyakinan Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kebijakan sehingga vaksin-vaksin yang sudah diberikan di Indonesia mungkin bisa jadi bagian dari vaksin yang diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Memang perlu ada diplomasi antarnegara untuk bisa memasukkan vaksin yang ada di Indonesia ke Arab Saudi," pungkas Honesti.
Baca juga: Terkait haji, Pemerintah masih tunggu pengumuman resmi dari Saudi
Baca juga: Wamenag minta masyarakat tidak termakan isu hoaks soal haji
Baca juga: Wamenag minta calon haji menata hati untuk terima putusan apapun
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Honesti mengatakan Pemerintah Saudi memberikan izin haji bagi jamaah yang telah mendapat vaksinasi dengan vaksin produksi Eropa dan Amerika Serikat (AS) yakni Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca.
"Indonesia sendiri baru memiliki satu jenis vaksin yang sesuai dengan kriteria Pemerintah Arab Saudi yaitu AstraZeneca," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Vaksin Pfizer sendiri memang belum ada di Indonesia. Sementara Johnson & Johnson juga baru akan memasok ke Indonesia pada 2022. Oleh karena itu, menurut Honesti, pihaknya menyiapkan opsi agar jamaah haji Indonesia bisa divaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca agar bisa memenuhi persyaratan Pemerintah Saudi.
"Menurut saya, karena kita sudah memiliki vaksin AstraZeneca, mungkin jadi opsi, bisa diatur bagi jamaah kita diskusikan dengan BPOM, Komnas KIPI--apakah mereka boleh diberikan vaksin AstraZeneca untuk bisa memenuhi persyaratan," jelasnya.
Honesti mengatakan tentu hal tersebut harus mendapat pertimbangan tertentu dari para ahli. Namun, opsi tersebut bisa jadi pertimbangan untuk bisa dilakukan.
Ia menuturkan saat ini Sinovac tengah dalam proses untuk mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO. Sementara Sinopharm, yang juga produksi China, telah mendapatkan EUL dari WHO baru-baru ini.
"Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data lagi yang diminta WHO, tapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapat EUL dari WHO. Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi," katanya.
Honesti juga berharap upaya diplomasi bisa terus dilakukan Pemerintah RI agar Saudi bisa mempertimbangkan untuk meloloskan Sinovac sebagai vaksin yang diperbolehkan. Syarat tersebut jadi kendala besar bagi Indonesia yang punya jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
"Tentu kami berkeyakinan Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kebijakan sehingga vaksin-vaksin yang sudah diberikan di Indonesia mungkin bisa jadi bagian dari vaksin yang diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Memang perlu ada diplomasi antarnegara untuk bisa memasukkan vaksin yang ada di Indonesia ke Arab Saudi," pungkas Honesti.
Baca juga: Terkait haji, Pemerintah masih tunggu pengumuman resmi dari Saudi
Baca juga: Wamenag minta masyarakat tidak termakan isu hoaks soal haji
Baca juga: Wamenag minta calon haji menata hati untuk terima putusan apapun
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021