Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh kabupaten/kota di Jabar untuk memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mempercepat dan mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka mempercepat dan memperluas pembentukan ekosistem digital di Jabar.
"Kami targetkan 27 kabupaten/kota terbentuk TP2DD. Sekarang baru 10 kabupaten/kota. Kami targetkan dalam tiga bulan ke depan
semua kabupaten/kota terbentuk TP2DD. Kadang-kadang masalah administrasi saja di bawahnya, laporannya semua sudah oke," kata Kang Emil saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat.
Ke-10 kabupaten/kota yang sudah membentuk TP2DD di Jawa Barat, yaitu TP2DD Provinsi Jawa Barat, Kabupatan Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menuturkan pembentukan TP2DD tersebut diharapkan dapat segera diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Hal ini, kata Herawanto, mengingat dari TP2DD di level provinsi hingga kabupaten/ kota tersebut diharapkan lahir berbagai kebijakan terintegrasi namun sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, yang akan mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital di seluruh wilayah Jawa Barat
"Itu mulai dari kota sampai pelosok wilayah, mulai dari area kawasan industri sampai area publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga perkantoran, perumahan, desa sederhana di ujung wilayah Jawa Barat sampai Mega-Modern City seperti Segitiga Rebana, The Future of West Java, yang menjadi impian kita bersama," kata Herawanto.
Dia mengatakan lahirnya kebijakan terintegrasi tersebut memungkinkan karena struktur kelembagaan TP2DD melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah kabupaten/kota dan didukung oleh Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, instansi vertikal terkait dan industri perbankan.
Namun tentunya dalam menyusun, memproses berbagai strategi dan kebijakannya akan melibatkan stakeholders penting secara pentahelix seperti para akademisi.
Menurut dia tugas strategis awal yang diamanatkan pada TP2DD antara lain menetapkan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah.
Namun demikian, dalam jangka menengah-panjang, tugas strategis TP2DD adalah memastikan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga digitalisasi tersebut dapat membentuk daya tahan dan daya saing yang tinggi bagi produsen di satu sisi serta kenyamanan dan keamanan bagi konsumen di sisi lainnya, untuk semakin mewujudkan masyarakat Jabar Juara yang berdaya saing tinggi.
"Untuk itu, mari bersama-sama kita dukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi perekonomian Jawa Barat melalui dukungan terhadap FEKDI Jawa Barat 2021, sebagai bagian penting dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan ekonomi Jawa Barat di masa pandemi serta untuk mencapai Jabar sebagai Provinsi Digital, Jabar Go Digital," kata dia.
Baca juga: BI Jawa Barat dorong digitalasi keuangan daerah
Baca juga: Gubernur Jawa Barat dukung PANDI digitalkan aksara Sunda
Baca juga: BI Jabar dorong digitalisasi ekonomi bagi UMKM di Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami targetkan 27 kabupaten/kota terbentuk TP2DD. Sekarang baru 10 kabupaten/kota. Kami targetkan dalam tiga bulan ke depan
semua kabupaten/kota terbentuk TP2DD. Kadang-kadang masalah administrasi saja di bawahnya, laporannya semua sudah oke," kata Kang Emil saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat.
Ke-10 kabupaten/kota yang sudah membentuk TP2DD di Jawa Barat, yaitu TP2DD Provinsi Jawa Barat, Kabupatan Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Majalengka.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menuturkan pembentukan TP2DD tersebut diharapkan dapat segera diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Hal ini, kata Herawanto, mengingat dari TP2DD di level provinsi hingga kabupaten/ kota tersebut diharapkan lahir berbagai kebijakan terintegrasi namun sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, yang akan mendorong berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital di seluruh wilayah Jawa Barat
"Itu mulai dari kota sampai pelosok wilayah, mulai dari area kawasan industri sampai area publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga perkantoran, perumahan, desa sederhana di ujung wilayah Jawa Barat sampai Mega-Modern City seperti Segitiga Rebana, The Future of West Java, yang menjadi impian kita bersama," kata Herawanto.
Dia mengatakan lahirnya kebijakan terintegrasi tersebut memungkinkan karena struktur kelembagaan TP2DD melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah kabupaten/kota dan didukung oleh Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, instansi vertikal terkait dan industri perbankan.
Namun tentunya dalam menyusun, memproses berbagai strategi dan kebijakannya akan melibatkan stakeholders penting secara pentahelix seperti para akademisi.
Menurut dia tugas strategis awal yang diamanatkan pada TP2DD antara lain menetapkan arah kebijakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah.
Namun demikian, dalam jangka menengah-panjang, tugas strategis TP2DD adalah memastikan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga digitalisasi tersebut dapat membentuk daya tahan dan daya saing yang tinggi bagi produsen di satu sisi serta kenyamanan dan keamanan bagi konsumen di sisi lainnya, untuk semakin mewujudkan masyarakat Jabar Juara yang berdaya saing tinggi.
"Untuk itu, mari bersama-sama kita dukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi perekonomian Jawa Barat melalui dukungan terhadap FEKDI Jawa Barat 2021, sebagai bagian penting dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan ekonomi Jawa Barat di masa pandemi serta untuk mencapai Jabar sebagai Provinsi Digital, Jabar Go Digital," kata dia.
Baca juga: BI Jawa Barat dorong digitalasi keuangan daerah
Baca juga: Gubernur Jawa Barat dukung PANDI digitalkan aksara Sunda
Baca juga: BI Jabar dorong digitalisasi ekonomi bagi UMKM di Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021