Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk membantu sewa rumah dan jatah hidup bagi warga yang mengungsi akibat rumahnya terancam bahaya bencana tanah longsor di Kecamatan Cilawu sambil menunggu pelaksanaan relokasi selesai.
"Sambil menunggu (relokasi selesai) kita ngasih untuk ngontrak dan jadup (jatah hidup)," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman di Garut, Kamis.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus memperhatikan kondisi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di kawasan ancaman bahaya bencana tanah longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu.
Upaya yang dilakukan Pemkab Garut, kata dia, menyiapkan lahan relokasi dan membangun rumah baru, termasuk mengalokasikan anggaran bagi warga selama menunggu relokasi selesai.
"Kita sudah siapkan dananya," katanya.
Ia menyampaikan tahapan rencana relokasi rumah warga itu sudah memasuki tahapan penetapan lahan yang aman dari ancaman bencana alam berdasarkan kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Tahapan selanjutnya, kata dia, menentukan harga beli tanah yang akan dijadikan tempat relokasi bagi warga korban terdampak bahaya bencana tanah longsor itu.
"Sekarang sudah dalam persiapan relokasi, sudah ada tempat, sekarang sudah direkomendasikan oleh PVMBG, sekarang tinggal dari sisi harga," katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan meminta Pemkab Garut untuk bergerak cepat memperhatikan biaya sewa rumah pengungsi korban terdampak bahaya bencana tanah longsor karena selama ini mereka harus menyewa rumah secara mandiri.
"Masa tanggap darurat kan sudah habis, selama menunggu relokasi ini mereka menyewa rumah, artinya ini harus diperhatikan oleh pemda," kata Yudha.
Ia menyampaikan Pemkab Garut bisa menggunakan banyak anggaran untuk menangani masalah warga yang terdampak bencana alam mulai dari biaya tak terduga, APBD, maupun dana sumbangan Korpri, Baznas, dan juga program corporate social responsibility (CSR) di Garut.
Jika pemerintah daerah bergerak cepat, kata dia, maka potensi anggaran tersebut bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada warga yang rumahnya berada dalam ancaman bencana tanah longsor.
"Pemerintah bisa gunakan CSR, karena CSR itu bisa dialokasikan untuk menangani permasalahan sosial, dan kemiskinan," kata Yudha.
Sebelumnya, bencana tanah longsor di Desa Karyamekar sudah terjadi sejak 2015, kemudian kembali terjadi pada pertengahan Februari 2021.
Seluruh warga yang berada di sekitar tanah tebing itu sebanyak 73 rumah direkomendasikan untuk dikosongkan karena berbahaya.
Baca juga: 73 rumah wajib direlokasi hindari longsor Cilawu Garut
Baca juga: Longsor di Cilawu masih terjadi selama musim hujan
Baca juga: Warga terdampak longsor di Cilawu Garut ngungsi secara mandiri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Sambil menunggu (relokasi selesai) kita ngasih untuk ngontrak dan jadup (jatah hidup)," kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman di Garut, Kamis.
Ia menuturkan pemerintah daerah terus memperhatikan kondisi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di kawasan ancaman bahaya bencana tanah longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu.
Upaya yang dilakukan Pemkab Garut, kata dia, menyiapkan lahan relokasi dan membangun rumah baru, termasuk mengalokasikan anggaran bagi warga selama menunggu relokasi selesai.
"Kita sudah siapkan dananya," katanya.
Ia menyampaikan tahapan rencana relokasi rumah warga itu sudah memasuki tahapan penetapan lahan yang aman dari ancaman bencana alam berdasarkan kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Tahapan selanjutnya, kata dia, menentukan harga beli tanah yang akan dijadikan tempat relokasi bagi warga korban terdampak bahaya bencana tanah longsor itu.
"Sekarang sudah dalam persiapan relokasi, sudah ada tempat, sekarang sudah direkomendasikan oleh PVMBG, sekarang tinggal dari sisi harga," katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan meminta Pemkab Garut untuk bergerak cepat memperhatikan biaya sewa rumah pengungsi korban terdampak bahaya bencana tanah longsor karena selama ini mereka harus menyewa rumah secara mandiri.
"Masa tanggap darurat kan sudah habis, selama menunggu relokasi ini mereka menyewa rumah, artinya ini harus diperhatikan oleh pemda," kata Yudha.
Ia menyampaikan Pemkab Garut bisa menggunakan banyak anggaran untuk menangani masalah warga yang terdampak bencana alam mulai dari biaya tak terduga, APBD, maupun dana sumbangan Korpri, Baznas, dan juga program corporate social responsibility (CSR) di Garut.
Jika pemerintah daerah bergerak cepat, kata dia, maka potensi anggaran tersebut bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada warga yang rumahnya berada dalam ancaman bencana tanah longsor.
"Pemerintah bisa gunakan CSR, karena CSR itu bisa dialokasikan untuk menangani permasalahan sosial, dan kemiskinan," kata Yudha.
Sebelumnya, bencana tanah longsor di Desa Karyamekar sudah terjadi sejak 2015, kemudian kembali terjadi pada pertengahan Februari 2021.
Seluruh warga yang berada di sekitar tanah tebing itu sebanyak 73 rumah direkomendasikan untuk dikosongkan karena berbahaya.
Baca juga: 73 rumah wajib direlokasi hindari longsor Cilawu Garut
Baca juga: Longsor di Cilawu masih terjadi selama musim hujan
Baca juga: Warga terdampak longsor di Cilawu Garut ngungsi secara mandiri
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021