Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat harus memiliki sedikitnya 7.000-an puskesmas untuk melayani sekitar 50 juta penduduknya jika merujuk pada rasio fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Thailand, negara yang dinilai mampu menurunkan penularan COVID-19.
"Kalau kita bicara Thailand sebagai perbandingan, itu di Thailand satu puskesmas untuk tujuh ribu warga. Di kita satu puskesmas untuk 50 ribu warga, jadi tujuh kali lipat. Maka kalau pakai teori Thailand Jabar harus punya 7.000 puskesmas," katanya pada acara peluncuran program "Puspa" atau Puskesmas Terpadu dan Juara di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin.
Gubernur yang biasa disapa Kang Emil itu berharap seluruh puskesmas di Jawa Barat bisa menjalankan fungsi secara optimal seperti Puskesmas Cikarang di Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi.
"Mudah-mudahan bisa seperti Puskesmas Cikarang ini semuanya karena mayoritas puskesmas di Jabar itu kecil-kecil mungkin hanya setengahnya dari puskesmas ini. Sudah kecil jumlahnya juga sedikit," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah puskesmas. Penambahan puskesmas, menurut Gubernur, tidak akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam membangun puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas.
"Jadi saya ada cara membangun puskesmas tanpa APBD yaitu saya melakukan penugasan kepada BUMD saya yakni PT Jasa Sarana. Tugas dia membangunkan bangunannya, tapi tanahnya dari Pak Sekda (Bekasi)," kata dia.
"Coba Pak Sekda cari ada puluhan lokasi lagi ukurannya seperti ini, laporkan ke saya. Tahun ini saya bangun dengan pola seperti itu tanpa nunggu APBD itu," ia menambahkan.
Gubernur mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memungkinkan penerapan skema pembangunan puskesmas semacam itu.
"Di Indonesia belum ada program penugasan ini. Perpres-nya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada. Jadi saya boleh menugaskan tanpa lelang kepada BUMD. Nanti BUMD yang nyari duit sendiri dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah menyediakan lahan," katanya.
Mengenai ketersediaan rumah sakit, Gubernur mengatakan bahwa Jawa Barat masih membutuhkan 25 rumah sakit baru untuk melayani seluruh penduduknya.
"Mungkin Bekasi ada satu, kalau mau nanti juga sama, uangnya dari BUMD," kata dia.
Baca juga: Pemprov Jabar perkuat 100 puskesmas untuk tangani COVID-19 pada 2021
Baca juga: Pemkab Garut siapkan 67 tempat layanan vaksinasi COVID-19
Baca juga: Tes masif corona di puskesmas dijadwalkan Pemkot Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kalau kita bicara Thailand sebagai perbandingan, itu di Thailand satu puskesmas untuk tujuh ribu warga. Di kita satu puskesmas untuk 50 ribu warga, jadi tujuh kali lipat. Maka kalau pakai teori Thailand Jabar harus punya 7.000 puskesmas," katanya pada acara peluncuran program "Puspa" atau Puskesmas Terpadu dan Juara di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin.
Gubernur yang biasa disapa Kang Emil itu berharap seluruh puskesmas di Jawa Barat bisa menjalankan fungsi secara optimal seperti Puskesmas Cikarang di Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi.
"Mudah-mudahan bisa seperti Puskesmas Cikarang ini semuanya karena mayoritas puskesmas di Jabar itu kecil-kecil mungkin hanya setengahnya dari puskesmas ini. Sudah kecil jumlahnya juga sedikit," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah jumlah puskesmas. Penambahan puskesmas, menurut Gubernur, tidak akan dilakukan dengan menggunakan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam membangun puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan puskesmas.
"Jadi saya ada cara membangun puskesmas tanpa APBD yaitu saya melakukan penugasan kepada BUMD saya yakni PT Jasa Sarana. Tugas dia membangunkan bangunannya, tapi tanahnya dari Pak Sekda (Bekasi)," kata dia.
"Coba Pak Sekda cari ada puluhan lokasi lagi ukurannya seperti ini, laporkan ke saya. Tahun ini saya bangun dengan pola seperti itu tanpa nunggu APBD itu," ia menambahkan.
Gubernur mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan memungkinkan penerapan skema pembangunan puskesmas semacam itu.
"Di Indonesia belum ada program penugasan ini. Perpres-nya sudah ada, dasar hukumnya sudah ada. Jadi saya boleh menugaskan tanpa lelang kepada BUMD. Nanti BUMD yang nyari duit sendiri dan sebagainya. Tugas pemerintah adalah menyediakan lahan," katanya.
Mengenai ketersediaan rumah sakit, Gubernur mengatakan bahwa Jawa Barat masih membutuhkan 25 rumah sakit baru untuk melayani seluruh penduduknya.
"Mungkin Bekasi ada satu, kalau mau nanti juga sama, uangnya dari BUMD," kata dia.
Baca juga: Pemprov Jabar perkuat 100 puskesmas untuk tangani COVID-19 pada 2021
Baca juga: Pemkab Garut siapkan 67 tempat layanan vaksinasi COVID-19
Baca juga: Tes masif corona di puskesmas dijadwalkan Pemkot Bogor
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021