Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat akan mendaftarkan ribuan aparat desa sebagai peserta BPJAMSOSTEK guna perlindungan jaminan sosial bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.
"Saya sudah mengeluarkan perbup (peraturan bupati) terkait kepesertaan aparatur pemerintah desa di BPJAMSOSTEK," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Senin.
Ia mengatakan, sebanyak 9.774 aparatur desa di wilayah Purwakarta akan didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
Aparatur desa itu terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Bamusdes, RW dan RT serta anggota Linmas.
Ditanya tentang pendanaan untuk iuran kepesertaan itu akan diakomodasi melalui dana bagi hasil desa. Hal itu sudah diatur dalam perbup yang telah diterbitkan.
"Mereka akan didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK secara bertahap," katanya.
Selain itu, Anne menyampaikan kalau pihaknya berkomitmen untuk menjadikan pengurus DKM, tokoh agama, MUI dan guru ngaji menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Untuk anggarannya berasal dari anggaran zakat yang dikelola Baznas ASN se-Purwakarta.
"Ke depan, kami juga akan upayakan agar ASN nonPNS ikut kepesertaan BPJAMSOSTEK," kata dia.
Baca juga: BPJAMSOSTEK berikan kartu peserta BPJS Naker kepada guru PAUD Bogor
Baca juga: Pembayaran klaim BPJamsostek Cikarang tembus Rp352 miliar
Baca juga: BPJAMSOSTEK Bogor beri pendampingan JKK pada empat peserta
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Saya sudah mengeluarkan perbup (peraturan bupati) terkait kepesertaan aparatur pemerintah desa di BPJAMSOSTEK," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Senin.
Ia mengatakan, sebanyak 9.774 aparatur desa di wilayah Purwakarta akan didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
Aparatur desa itu terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Bamusdes, RW dan RT serta anggota Linmas.
Ditanya tentang pendanaan untuk iuran kepesertaan itu akan diakomodasi melalui dana bagi hasil desa. Hal itu sudah diatur dalam perbup yang telah diterbitkan.
"Mereka akan didaftarkan sebagai peserta BPJAMSOSTEK secara bertahap," katanya.
Selain itu, Anne menyampaikan kalau pihaknya berkomitmen untuk menjadikan pengurus DKM, tokoh agama, MUI dan guru ngaji menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Untuk anggarannya berasal dari anggaran zakat yang dikelola Baznas ASN se-Purwakarta.
"Ke depan, kami juga akan upayakan agar ASN nonPNS ikut kepesertaan BPJAMSOSTEK," kata dia.
Baca juga: BPJAMSOSTEK berikan kartu peserta BPJS Naker kepada guru PAUD Bogor
Baca juga: Pembayaran klaim BPJamsostek Cikarang tembus Rp352 miliar
Baca juga: BPJAMSOSTEK Bogor beri pendampingan JKK pada empat peserta
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020