Bandung, 1/4 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan mengingatkan jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak berpolitik praktis dan terlibat dukung mendukung calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Dengan kesibukan menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) tidak lagi mungkin untuk berpolitik praktis. PNS harus netral, meski memang sulit untuk netral karena pada gilirannya PNS ikut memilih calon kepala daerah," kata Gubernur Heryawan pada Seminar "Netralitas Birokrasi dan Pemilu Kepala Daerah" di Bandung, Kamis.
Bilapun dukungan itu ada, kata dia, maka sifatnya pribadi dan tidak terkait dengan fasilitas negara.
Sebagai birokrat hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang apapun, ujarnya.
"Pokoknya pegang tupoksi, dan tidak sesekali sibuk berpolitik praktis pada Pilkada nanti," katanya.
Beberapa Kabupaten di Jawa Barat yang akan menggelar Pilkada antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Karawang.
Sementara itu, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Hermansyah mengatakan, kehadiran PNS harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara menjalankan Tupoksinya sebagai Abdi Negara.
"Netralitas dan profesionalitas acuan bagi PNS, apalagi sebagai pimpinan instansi harus jadi contoh bawahannya, jangan sesekali bermanuver dengan membelokan arah misi yang diemban instansinya," kata Asmawi.
Dalam tatanan pemerintahan saat ini, untuk mengurangi intervensi politik kepada birokrasi ataupun kegiatan politik praktis yang dilakukan birokrasi, salah satunya dengan mengangkat Wakil Menteri yang mendampingi menteri yang merupakan pejabat politis," katanya.
"Birokrat harus memiliki loyalitas yang proporsional dan bekerja secara profesional," kata Ketua LAN itu menambahkan.
(U.S033/B/R010/R010) 01-04-2010 16:23:50
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Dengan kesibukan menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) tidak lagi mungkin untuk berpolitik praktis. PNS harus netral, meski memang sulit untuk netral karena pada gilirannya PNS ikut memilih calon kepala daerah," kata Gubernur Heryawan pada Seminar "Netralitas Birokrasi dan Pemilu Kepala Daerah" di Bandung, Kamis.
Bilapun dukungan itu ada, kata dia, maka sifatnya pribadi dan tidak terkait dengan fasilitas negara.
Sebagai birokrat hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang apapun, ujarnya.
"Pokoknya pegang tupoksi, dan tidak sesekali sibuk berpolitik praktis pada Pilkada nanti," katanya.
Beberapa Kabupaten di Jawa Barat yang akan menggelar Pilkada antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Karawang.
Sementara itu, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Hermansyah mengatakan, kehadiran PNS harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara menjalankan Tupoksinya sebagai Abdi Negara.
"Netralitas dan profesionalitas acuan bagi PNS, apalagi sebagai pimpinan instansi harus jadi contoh bawahannya, jangan sesekali bermanuver dengan membelokan arah misi yang diemban instansinya," kata Asmawi.
Dalam tatanan pemerintahan saat ini, untuk mengurangi intervensi politik kepada birokrasi ataupun kegiatan politik praktis yang dilakukan birokrasi, salah satunya dengan mengangkat Wakil Menteri yang mendampingi menteri yang merupakan pejabat politis," katanya.
"Birokrat harus memiliki loyalitas yang proporsional dan bekerja secara profesional," kata Ketua LAN itu menambahkan.
(U.S033/B/R010/R010) 01-04-2010 16:23:50
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010