Cianjur, 31/3 (ANTARA)- PT Cikondang Kencana Prima (CKP), selaku pemegang hak penambangan di Gunung Rosa, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat, minta dinas terkait di Pemkab Cianjur, menghentikan penambangan liar.
Pasalnya sejak izin diberikan pada PT CKP tahun 2005 oleh Pemkab Cianjur, hingga kini tidak bisa melakukan penambangan karena adanya penambang liar yang mengaku mendapatkan izin dari Pemkab Cianjur.
"Sejak izin kami dapatkan, kami sempat melakukan kerjasama dengan PT Cipta Utama Semesta. Namun kerjasama di putus tahun 2006. Sejak itu muncullah penambang liar yang mengaku punya izin dari Pemkab Cianjur," kata Idur Suwarna kuasa hukum PT CKP, Rabu.
Ia menambahkan, masuknya penambang liar tersebut, sempat didatangi pihaknya dan diminta menghentikan kegiatan. Namun pihak penambang liar yang diketuai Joko Kuncoro, menolak dan meminta Pemkab Cianjur yang menutup.
Pasalnya ungkap Joko ketika itu, ia memiliki izin yang sama dari Pemkab Cianjur, terutama orang nomor satu di Cianjur.
Sehingga ia merasa memiliki hak untuk melakukan penambangan di Gunung Rosa. Di kawasan tersebut, terdapat tambang emas, galena dan arfus bahan pembuat seng.
"Ada apa dengan Pemkab Cianjur, kenapa pihak pemkab tidak menghentikan kegiatan penambang liar tersebut. Izin yang kami dapat memang waktu Bupati Cianjur Wasidi Swastomo, namun berlaku selama 25 tahun," tambahnya.
Harapanya, dinas terkait dan Bupati Cianjur, dapat menghentikan kegiatan penambangan liar tersebut. Meskipun upaya tersebut telah beberapa kali diajukan pihak CKP, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
"Upaya lain yang kami lakukan adalah melaporkan penyerobotan yang dilakukan Joko Cs. Jika memang Bupati Cianjur yang meberikan izin atas nama Pemkab Cianjur, kami akan laporkan ke PTUN," tandasnya.
Sementara itu, lokasi tambang seluas ratusan hektare yang memiliki kekayaan emas, galena dan arfus di dalamnya, saat ini dikuasai penambang liar. Bahkan untuk masuk ke dalam kawasan itu, sangat sulit.
Karena pintu masuk menuju tambang, dijaga ketat oknum aparat yang kadang-kadang berpakaian lengkap. Setiap tamu yang datang hendak masuk ke lokasi tambang, harus melalui proses yang cukup rumit.
Informasi dihimpun, dari masyarakat sekitar, ekploitasi yang dilakukan penambang liar tersebut, dinilai cukup membahayakan. Bahkan warga yang tinggal di kaki gunung itu, takut sewaktu-waktu longsor terjadi.
"Kami mengharapkan pihak terkait di Pemkab Cianjur, menutup penambangan karena kami takut terjadi bencana alam karena eksploitasi yang dilakukan penambang secara besar-besaran akan menyebakan bencana alam," kata Asep tokoh pemuda Kampung Tugu, Desa Karya Mukti, Campaka.
(U.K-FKR/B/Y003/Y003) 31-03-2010 18:03:46
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Pasalnya sejak izin diberikan pada PT CKP tahun 2005 oleh Pemkab Cianjur, hingga kini tidak bisa melakukan penambangan karena adanya penambang liar yang mengaku mendapatkan izin dari Pemkab Cianjur.
"Sejak izin kami dapatkan, kami sempat melakukan kerjasama dengan PT Cipta Utama Semesta. Namun kerjasama di putus tahun 2006. Sejak itu muncullah penambang liar yang mengaku punya izin dari Pemkab Cianjur," kata Idur Suwarna kuasa hukum PT CKP, Rabu.
Ia menambahkan, masuknya penambang liar tersebut, sempat didatangi pihaknya dan diminta menghentikan kegiatan. Namun pihak penambang liar yang diketuai Joko Kuncoro, menolak dan meminta Pemkab Cianjur yang menutup.
Pasalnya ungkap Joko ketika itu, ia memiliki izin yang sama dari Pemkab Cianjur, terutama orang nomor satu di Cianjur.
Sehingga ia merasa memiliki hak untuk melakukan penambangan di Gunung Rosa. Di kawasan tersebut, terdapat tambang emas, galena dan arfus bahan pembuat seng.
"Ada apa dengan Pemkab Cianjur, kenapa pihak pemkab tidak menghentikan kegiatan penambang liar tersebut. Izin yang kami dapat memang waktu Bupati Cianjur Wasidi Swastomo, namun berlaku selama 25 tahun," tambahnya.
Harapanya, dinas terkait dan Bupati Cianjur, dapat menghentikan kegiatan penambangan liar tersebut. Meskipun upaya tersebut telah beberapa kali diajukan pihak CKP, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.
"Upaya lain yang kami lakukan adalah melaporkan penyerobotan yang dilakukan Joko Cs. Jika memang Bupati Cianjur yang meberikan izin atas nama Pemkab Cianjur, kami akan laporkan ke PTUN," tandasnya.
Sementara itu, lokasi tambang seluas ratusan hektare yang memiliki kekayaan emas, galena dan arfus di dalamnya, saat ini dikuasai penambang liar. Bahkan untuk masuk ke dalam kawasan itu, sangat sulit.
Karena pintu masuk menuju tambang, dijaga ketat oknum aparat yang kadang-kadang berpakaian lengkap. Setiap tamu yang datang hendak masuk ke lokasi tambang, harus melalui proses yang cukup rumit.
Informasi dihimpun, dari masyarakat sekitar, ekploitasi yang dilakukan penambang liar tersebut, dinilai cukup membahayakan. Bahkan warga yang tinggal di kaki gunung itu, takut sewaktu-waktu longsor terjadi.
"Kami mengharapkan pihak terkait di Pemkab Cianjur, menutup penambangan karena kami takut terjadi bencana alam karena eksploitasi yang dilakukan penambang secara besar-besaran akan menyebakan bencana alam," kata Asep tokoh pemuda Kampung Tugu, Desa Karya Mukti, Campaka.
(U.K-FKR/B/Y003/Y003) 31-03-2010 18:03:46
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010