Garut, 17/3 (ANTARA) - Puncak peringatan hari jadi ke-198 Kabupaten Garut, Rabu, diwarnai aksi puluhan pengunjukrasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat, dengan menggelar poster beragam tulisan serta orasi secara bergantian.
Mereka berulangkali merangsek hendak memasuki pelataran gedung DPRD setempat, yang tengah menyelenggarakan rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi kabupaten itu, namun bisa dihalangi aparat kepolisian kemudian seusai rapat paripurna menghadang Bupati Garut Aceng H.M Fikri minta beraudensi.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa itu, Muhlisinalahudin dan Ketua HMI Cabang Garut, Han Han Faizal menilai, APBD masih belum sepenuhnya berpihak terhadap kepentingan masyarakat, melainkan masih banyak yang dialokasikan bagi pemenuhan kepentingan segelintir elite pejabat.
Bahkan juga banyak yang diberikan kepada beberapa pejabat dari institusi vertikal maupun kalangan Muspida, selain itu merefleksi setahun kepemimpinan eksekutif dari kalangan independen, dinilai belum sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat yang mendasar.
Malahan diindikasikan kian terbuka peluang tumbuh sumburnya praktek KKN, sehingga kalangan HMI menuntut agar legislatif mengevaluasi pemanfaatan APBD, sedangkan bupati diminta segera mencabut peraturan bupati (Perbub) perpanjangan jabatan tujuh PNS yang memasuki masa pensiun.
Selain itu, agar secepatnya menuntaskan reformasi birokrasi sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada publik, aparat penegak hukum juga dituntut menuntaskan berbagai kasus indikasi korupsi, antara lain indikasi korupsi di lingkungan RSU dr Slamet, dana bencana alam serta yang dilakukan pejabat di era bupati sebelumnya.
Hingga Rabu siang, lima perwakilan dari HMI masih beraudensi di ruang kerja bupati, yang akan dilanjutkan dengan Ketua DPRD Garut, seusai rapat paripurna istimewa puncak peringatan hari jadi Garut 2010.
Sementara itu, dari kalangan pers banyak yang merasa kecewa, karena liputannya dibatasi dengan disiapkannya tempat paling belakang ruang sidang dengan hanya disediakan dua kursi duduk dan dibatasi rantai plastik.
John DH
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Mereka berulangkali merangsek hendak memasuki pelataran gedung DPRD setempat, yang tengah menyelenggarakan rapat paripurna istimewa memperingati hari jadi kabupaten itu, namun bisa dihalangi aparat kepolisian kemudian seusai rapat paripurna menghadang Bupati Garut Aceng H.M Fikri minta beraudensi.
Koordinator lapangan aksi unjuk rasa itu, Muhlisinalahudin dan Ketua HMI Cabang Garut, Han Han Faizal menilai, APBD masih belum sepenuhnya berpihak terhadap kepentingan masyarakat, melainkan masih banyak yang dialokasikan bagi pemenuhan kepentingan segelintir elite pejabat.
Bahkan juga banyak yang diberikan kepada beberapa pejabat dari institusi vertikal maupun kalangan Muspida, selain itu merefleksi setahun kepemimpinan eksekutif dari kalangan independen, dinilai belum sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat yang mendasar.
Malahan diindikasikan kian terbuka peluang tumbuh sumburnya praktek KKN, sehingga kalangan HMI menuntut agar legislatif mengevaluasi pemanfaatan APBD, sedangkan bupati diminta segera mencabut peraturan bupati (Perbub) perpanjangan jabatan tujuh PNS yang memasuki masa pensiun.
Selain itu, agar secepatnya menuntaskan reformasi birokrasi sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada publik, aparat penegak hukum juga dituntut menuntaskan berbagai kasus indikasi korupsi, antara lain indikasi korupsi di lingkungan RSU dr Slamet, dana bencana alam serta yang dilakukan pejabat di era bupati sebelumnya.
Hingga Rabu siang, lima perwakilan dari HMI masih beraudensi di ruang kerja bupati, yang akan dilanjutkan dengan Ketua DPRD Garut, seusai rapat paripurna istimewa puncak peringatan hari jadi Garut 2010.
Sementara itu, dari kalangan pers banyak yang merasa kecewa, karena liputannya dibatasi dengan disiapkannya tempat paling belakang ruang sidang dengan hanya disediakan dua kursi duduk dan dibatasi rantai plastik.
John DH
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010