Angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami peningkatan 2,54 persen dari sembilan persen pada  2019 menjadi 11,54 persen tahun ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jabar.

"Memang ada kenaikan disebabkan PHK namun yang utama karena minimnya lowongan bagi angkatan kerja yang baru lulus SMA dan SMK tahun ini sekitar 15.000 orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup di Cikarang, Kamis.

Suhup mengatakan pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Bekasi menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran meski angkanya tidak terlalu signifikan.

"Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi virus corona ini membawa dampak yang luar biasa bagi roda perekonomian di wilayah kita, termasuk memunculkan penambahan angka pengangguran baru ini," katanya.

Suhup menyatakan selain angkatan kerja baru faktor pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 juga turut menambah daftar pengangguran di wilayahnya.

"Kalau jumlahnya kami belum mendapat laporan secara detail dari perusahaan. Kami kesulitan meminta data itu ke perusahaan," ungkapnya.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengaku segera berkoordinasi dengan pengelola kawasan industri dan perusahaan untuk bekerja sama dalam membuka lowongan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Selama ini ada juga perusahaan yang memang tidak terbuka kepada kami makanya kami akan turun langsung ke lapangan dengan harapan mampu menekan angka pengangguran," ucapnya.

Mulai tahun depan pihaknya mulai memperbanyak kegiatan pelatihan bagi para calon tenaga kerja agar menjadi sumber daya manusia yang produktif.

Selain itu pihaknya juga akan lebih gencar menyosialisasikan peraturan bupati dan peraturan daerah terkait kesempatan kerja dengan target mampu menekan angka pengangguran sebesar tujuh hingga delapan persen.

"Setelah sosialisasi kemudian para pencari kerja lokal ini akan kami berikan pelatihan selama satu bulan diteruskan dengan kegiatan magang selama tiga bulan. Nanti semua dibiayai oleh Pemkab Bekasi," katanya.

"Untuk mengatasi angka pengangguran dibutuhkan sinergi pemangku kebijakan seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal menyiapkan lulusan SMA dan SMK yang terampil juga Disdukcapil agar tidak terlalu membuka akses pendatang yang ingin bekerja di sini agar kesempatan kerja warga lokal terpenuhi," imbuh dia.

Baca juga: Presiden: Tingkat pengangguran 2021 ditargetkan 7,7-9,1 persen

Baca juga: Peneliti perkirakan kemiskinan September 2020 naik menjadi 10,34 persen

Baca juga: Tiga langkah strategis atasi pengangguran saat pandemi

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020