Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, menargetkan pada 2022 semua layanan di kantor desa sudah berbasis daring untuk memudahkan koordinasi dalam menjalankan program pemerintahan di setiap desa sehingga pelayanan publik lebih maksimal.
"Kami sudah sepakat tahun 2022 pemerintahan ini berbasis elektronik," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan sistem kerja pemerintahan di tingkat kabupaten hingga pemerintahan desa sudah harus berbasis digital, selama ini masih ada beberapa desa terutama di selatan Garut masih belum terkoneksi dengan internet.
Program pelayanan berbasis internet itu, lanjut dia, harus secepatnya disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut ke setiap desa.
"Nanti DPMD sosialisasikan semua desa wajib online dengan markas besar yaitu dengan Pemda (pemerintah daerah) Garut," kata Rudy.
Jika 2022 masih ada pemerintah desa tidak berbasis internet, kata dia, maka Pemkab Garut akan menangguhkan alokasi dana desa (ADD) sampai kepala desanya memasang jaringan internet.
Ancaman penangguhan itu, kata dia, untuk mendorong pelayanan pemerintah desa lebih maju dan menunjang penerapan anggaran desa yang menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes)
"Kalau tidak online maka ADD-nya kita akan tangguhkan, karena ada kepala desa yang tidak mau memasang internet, nanti Siskeudes jadi bagian dalam sistem pemerintahan elektronik di tingkat desa," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut mulai aplikasikan Command Center layanan informasi digital
Baca juga: Pemerintah wujudkan program desa digital untuk pesantren di Garut
Baca juga: Menpar resmikan Pasar Wisata Digital Situ Cangkuang Kabupaten Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kami sudah sepakat tahun 2022 pemerintahan ini berbasis elektronik," kata Bupati Garut Rudy Gunawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan sistem kerja pemerintahan di tingkat kabupaten hingga pemerintahan desa sudah harus berbasis digital, selama ini masih ada beberapa desa terutama di selatan Garut masih belum terkoneksi dengan internet.
Program pelayanan berbasis internet itu, lanjut dia, harus secepatnya disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut ke setiap desa.
"Nanti DPMD sosialisasikan semua desa wajib online dengan markas besar yaitu dengan Pemda (pemerintah daerah) Garut," kata Rudy.
Jika 2022 masih ada pemerintah desa tidak berbasis internet, kata dia, maka Pemkab Garut akan menangguhkan alokasi dana desa (ADD) sampai kepala desanya memasang jaringan internet.
Ancaman penangguhan itu, kata dia, untuk mendorong pelayanan pemerintah desa lebih maju dan menunjang penerapan anggaran desa yang menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes)
"Kalau tidak online maka ADD-nya kita akan tangguhkan, karena ada kepala desa yang tidak mau memasang internet, nanti Siskeudes jadi bagian dalam sistem pemerintahan elektronik di tingkat desa," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut mulai aplikasikan Command Center layanan informasi digital
Baca juga: Pemerintah wujudkan program desa digital untuk pesantren di Garut
Baca juga: Menpar resmikan Pasar Wisata Digital Situ Cangkuang Kabupaten Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020