Palang Merah Indonesia (PMI) menyebutkan pemimpin informal, seperti tokoh agama, masyarakat, komunitas, pemuda, ketua RT/RW, berperan menyadarkan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disiplin menerapkan protokol kesehatan selalu menjadi pembahasan, karena warga di Indonesia ini sangat rileks terhadap penyebaran COVID-19 yang bisa mengancam nyawanya sendiri," kata Sekretaris Jendral PMI Pusat Sudirman Said dalam siaran pers melalui webinar yang diterima di Sukabumi, Senin.
Ia mengatakan bahwa Ketua Umum PMI Jusuf Kalla selalu mengatakan disiplin tidak bisa terlaksana dengan baik jika tidak ada sanksi, sedangkan saat ini sedang dicoba oleh berbagai pemerintah daerah dengan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.
Akan tetapi, katanya, hal yang paling baik atau efektif bersinergi dengan pemimpin informal untuk mengajak masyarakat, minimal dari lingkungan sekitar, agar bersama-sama melakukan pencegahan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan.
Ia mencontohkan tokoh masyarakat, ketua RT, maupun RW yang bisa langsung secara rutin mengingatkan warganya untuk disiplin menggunakan masker, menjaga jarak maupun berperilaku hidup bersih dan sehat.
Upaya menggugah pemimpin informal agar bisa mengedukasi warganya, katanya, salah satu pekerjaan rumah PMI saat ini.
Pihaknya mengajak insan jurnalis untuk bisa membangunkan para pemimpin informal atau komunitas agar bisa menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Bencana COVID-19 ini sangat serius karena sudah menelan banyak korban jiwa, sehingga pemimpin informal itu berperan dalam menggerakkan komunitas maupun masyarakat agar sadar bahwa ada bahaya yang mengancam keselamatan dan harus dicegahnya melalui penerapan protokol kesehatan," katanya.
Ia mengimbau mereka menggerakkan lingkungan masing-masing semakin menyadari tentang bahaya COVID-19.
"Menjelaskan bahwa risiko penyebaran COVID-19 masih besar dan warga yang tertular kemungkinan tidak akan turun dalam waktu dekat," katanya.
Bahkan, katanya, ada yang meramalkan pandemi virus tidak akan selesai hingga akhir 2021.
Oleh karena itu, semua pihak harus bersiap-siap menghadapi hal yang terburuk jika kasus COVID-19 semakin parah yang tujuannya masyarakat bisa sadar dan peduli.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disiplin menerapkan protokol kesehatan selalu menjadi pembahasan, karena warga di Indonesia ini sangat rileks terhadap penyebaran COVID-19 yang bisa mengancam nyawanya sendiri," kata Sekretaris Jendral PMI Pusat Sudirman Said dalam siaran pers melalui webinar yang diterima di Sukabumi, Senin.
Ia mengatakan bahwa Ketua Umum PMI Jusuf Kalla selalu mengatakan disiplin tidak bisa terlaksana dengan baik jika tidak ada sanksi, sedangkan saat ini sedang dicoba oleh berbagai pemerintah daerah dengan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.
Akan tetapi, katanya, hal yang paling baik atau efektif bersinergi dengan pemimpin informal untuk mengajak masyarakat, minimal dari lingkungan sekitar, agar bersama-sama melakukan pencegahan COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan.
Ia mencontohkan tokoh masyarakat, ketua RT, maupun RW yang bisa langsung secara rutin mengingatkan warganya untuk disiplin menggunakan masker, menjaga jarak maupun berperilaku hidup bersih dan sehat.
Upaya menggugah pemimpin informal agar bisa mengedukasi warganya, katanya, salah satu pekerjaan rumah PMI saat ini.
Pihaknya mengajak insan jurnalis untuk bisa membangunkan para pemimpin informal atau komunitas agar bisa menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
"Bencana COVID-19 ini sangat serius karena sudah menelan banyak korban jiwa, sehingga pemimpin informal itu berperan dalam menggerakkan komunitas maupun masyarakat agar sadar bahwa ada bahaya yang mengancam keselamatan dan harus dicegahnya melalui penerapan protokol kesehatan," katanya.
Ia mengimbau mereka menggerakkan lingkungan masing-masing semakin menyadari tentang bahaya COVID-19.
"Menjelaskan bahwa risiko penyebaran COVID-19 masih besar dan warga yang tertular kemungkinan tidak akan turun dalam waktu dekat," katanya.
Bahkan, katanya, ada yang meramalkan pandemi virus tidak akan selesai hingga akhir 2021.
Oleh karena itu, semua pihak harus bersiap-siap menghadapi hal yang terburuk jika kasus COVID-19 semakin parah yang tujuannya masyarakat bisa sadar dan peduli.
"Dari pemantauan relawan kami di seluruh Indonesia, terutama di 10 provinsi yang menjadi prioritas operasi PMI terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan dibandingkan data bulan lalu seperti Riau 78 persen, Kalimantan Timur 56 persen, Jabar 51 persen, DKI Jakarta 48 persen, Bali 44 persen, Jateng 38 persen, Sumatera Utara 35 persen, Jatim 26 persen, Sulawesi Selatan 22 persen dan Kalimantan Selatan 21 persen," katanya.
Baca juga: Jabar catat 637.102 pelanggaran prokes hingga 26 September
Baca juga: Petugas lakukan 1.866.458 penindakan selama 14 hari Operasi Yustisi Prokes
Baca juga: Polres Subang optimalkan penegakan disiplin prokes
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020