Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, Jabar, menghentikan kasus dugaan keterlibatan seorang kepala desa yang berpolitik praktis pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Karawang.
Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu setempat Charles Silalahi, di Karawang, Rabu mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut.
Kasus itu terkait dengan menyebarnya suara Saepudin, Kepala Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang yang mengajak para kepala desa untuk hadir saat pendaftaran calon bupati petahana Cellica Nurrachadiana, beberapa pekan lalu.
"Berdasarkan hasil investigasi awal, memang suara itu adalah benar suara salah seorang Kepala Desa Pasirtanjung, Saepudin atau sering dipanggil kang Betong," katanya.
Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kata dia, Bawaslu Karawang langsung mengkaji unsur-unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu segera menggelar rapat pleno untuk menentukan terpenuhi atau tidak unsur pelanggaran.
Menurut dia, sesuai dengan hasil pleno diputuskan kalau perbuatan Kades Pasirtanjung itu belum memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71.
Kemudian jika melihat pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, perbuatan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran sebagai kepala desa.
"Bawaslu Karawang memutuskan untuk menghentikan kasus itu, karena belum memenuhi unsur pelanggaran pemilihan," kata Charles.
Baca juga: Pemkab Karawang alokasikan anggaran Pilkades serentak Rp5,3 miliar
Baca juga: Tim Saber Pungli Karawang tangkap kades dan 5 perangkat desa
Baca juga: Bupati Karawang tugaskan para kades inventarisasi kerugian dampak kebocoran minyak
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu setempat Charles Silalahi, di Karawang, Rabu mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut.
Kasus itu terkait dengan menyebarnya suara Saepudin, Kepala Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang yang mengajak para kepala desa untuk hadir saat pendaftaran calon bupati petahana Cellica Nurrachadiana, beberapa pekan lalu.
"Berdasarkan hasil investigasi awal, memang suara itu adalah benar suara salah seorang Kepala Desa Pasirtanjung, Saepudin atau sering dipanggil kang Betong," katanya.
Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kata dia, Bawaslu Karawang langsung mengkaji unsur-unsur pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu segera menggelar rapat pleno untuk menentukan terpenuhi atau tidak unsur pelanggaran.
Menurut dia, sesuai dengan hasil pleno diputuskan kalau perbuatan Kades Pasirtanjung itu belum memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71.
Kemudian jika melihat pasal 29 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, perbuatan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran sebagai kepala desa.
"Bawaslu Karawang memutuskan untuk menghentikan kasus itu, karena belum memenuhi unsur pelanggaran pemilihan," kata Charles.
Baca juga: Pemkab Karawang alokasikan anggaran Pilkades serentak Rp5,3 miliar
Baca juga: Tim Saber Pungli Karawang tangkap kades dan 5 perangkat desa
Baca juga: Bupati Karawang tugaskan para kades inventarisasi kerugian dampak kebocoran minyak
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020