Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar terus berupaya untuk menggeliatkan kembali bisnis travel umrah dengan pemberangkatan dari Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka.
"Dari pemda sendiri terus berupaya melakukan intervensi dalam kebijakan untuk meringankan beban pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang kinerja bisnisnya tak maksimal di masa pandemi COVID-19. Ini tidak terlepas dari sinyal Arab Saudi membuka kembali layanan kepada jemaah dari luar negeri," kata Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik, Jumat.
Dedi mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.
Dedi yang juga menjabat Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar itu menilai bisnis travel umroh bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi.
“Jadi kami membahas bersama asosiasi umrah bagaimana strategi ke depan pascapandemi COVID-19 ini terutama terkait perjalanan wisata umroh sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi bandara kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” kata dia.
Menurut dia keberadaan bandara ini tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan.
“Kami telah mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umrah untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” kata dia.
Ia mengatakan dalam pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umroh.
“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Sehingga setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umroh dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” ujar Dedi Taufik.
Ia menuturkan adanya optimisme dari pelaku usaha tersebut harus diiringi oleh intervensi pemerintah daerah atau pemerintah pusat semacam subsidi, terutama kebijakan rapid tes atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri.
"Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi," kata dia.
Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi dan pihaknya mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.
“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk promosi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umroh atau dikemas dalam paket wisatanya.
"Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” ujar dia.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi COVID-19.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.
Meski begitu, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah pada tahun ini.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 September 2020.
“Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan umrah. Kami masih menunggu,” kata dia.
Baca juga: Kemenag Jabar catat sekitar 200 agen umrah terdampak larangan Saudi
Baca juga: Asita sebut sejumlah calon jamaah umrah Jabar sudah tak bisa berangkat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Dari pemda sendiri terus berupaya melakukan intervensi dalam kebijakan untuk meringankan beban pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang kinerja bisnisnya tak maksimal di masa pandemi COVID-19. Ini tidak terlepas dari sinyal Arab Saudi membuka kembali layanan kepada jemaah dari luar negeri," kata Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan Jabar Dedi Taufik, Jumat.
Dedi mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.
Dedi yang juga menjabat Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar itu menilai bisnis travel umroh bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi.
“Jadi kami membahas bersama asosiasi umrah bagaimana strategi ke depan pascapandemi COVID-19 ini terutama terkait perjalanan wisata umroh sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi bandara kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” kata dia.
Menurut dia keberadaan bandara ini tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan.
“Kami telah mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umrah untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” kata dia.
Ia mengatakan dalam pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umroh.
“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Sehingga setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umroh dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” ujar Dedi Taufik.
Ia menuturkan adanya optimisme dari pelaku usaha tersebut harus diiringi oleh intervensi pemerintah daerah atau pemerintah pusat semacam subsidi, terutama kebijakan rapid tes atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri.
"Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi," kata dia.
Setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi dan pihaknya mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.
“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk promosi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umroh atau dikemas dalam paket wisatanya.
"Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” ujar dia.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi COVID-19.
Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.
Meski begitu, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan umrah pada tahun ini.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 September 2020.
“Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan umrah. Kami masih menunggu,” kata dia.
Baca juga: Kemenag Jabar catat sekitar 200 agen umrah terdampak larangan Saudi
Baca juga: Asita sebut sejumlah calon jamaah umrah Jabar sudah tak bisa berangkat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020