Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap kedua segera disalurkan dan data penerimanya intens divalidasi serta dipadankan, supaya tepat sasaran dan berkeadilan, lebih akurat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar, Selasa mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, datanya harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.
"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo di Gedung Sate, Bandung.
Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.
"Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota," kata Dodo. "Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda," tambahnya.
Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga.
"Kami sudah punya pengalaman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos," katanya.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran bansos tahap I. Selain data penerima yang dinamis, kelangkaan komoditas sembako membuat penyaluran terhambat.
"Banyak masyarakat, ingin penyaluran bansos DTKS dan non DTKS bersamaan," kata Dudi. "Data soal penyaluran bansos tahap I yang clean akan disampaikan pada Jumat (19/6/20)," tambahnya.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat harap kualitas BPJS kesehatan terus dijaga
Update COVID-19 Jabar
Berdasarkan data PIKOBAR pada Selasa (16/6/20) pukul 16:00 WIB, 1.142 pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 yakni 2.623 orang, pasien positif aktif yakni 1.319 orang, dan 162 meninggal dunia.
Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 9.593, selesai pengawasan 8.353 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 1.240 orang. Untuk ODP sebanyak 52.764 orang, selesai pemantauan sebanyak 49.695 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 3.069 orang.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat salurkan 947 ribu paket bansos terdampak COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar, Selasa mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, datanya harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.
"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo di Gedung Sate, Bandung.
Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.
"Karena BPKP mempunyai data dari Kemensos, Dana Desa, maupun kabupaten/kota," kata Dodo. "Kami berupaya sungguh-sungguh untuk tahap berikutnya penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda," tambahnya.
Dodo menyatakan, dinamika penyaluran bansos selalu hadir di lapangan. Guna menekan dinamika itu, Pemda Provinsi Jabar menerima laporan maupun aduan dari masyarakat via PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) dan Aplikasi Sapa Warga.
"Kami sudah punya pengalaman dan punya data yang pasti. Harapan kami di tahap kedua ini, penyaluran lebih lancar, dan semua sasaran yang berhak, harus mendapat bansos," katanya.
Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat sejumlah hambatan dalam penyaluran bansos tahap I. Selain data penerima yang dinamis, kelangkaan komoditas sembako membuat penyaluran terhambat.
"Banyak masyarakat, ingin penyaluran bansos DTKS dan non DTKS bersamaan," kata Dudi. "Data soal penyaluran bansos tahap I yang clean akan disampaikan pada Jumat (19/6/20)," tambahnya.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat harap kualitas BPJS kesehatan terus dijaga
Update COVID-19 Jabar
Berdasarkan data PIKOBAR pada Selasa (16/6/20) pukul 16:00 WIB, 1.142 pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 yakni 2.623 orang, pasien positif aktif yakni 1.319 orang, dan 162 meninggal dunia.
Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 9.593, selesai pengawasan 8.353 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 1.240 orang. Untuk ODP sebanyak 52.764 orang, selesai pemantauan sebanyak 49.695 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 3.069 orang.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat salurkan 947 ribu paket bansos terdampak COVID-19
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020