Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengkritisi kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019.
"Kinerja ini terutama terkait capaian enam dinas dan satu badan yang merupakan leading sector dari Komisi IV," kata Imam dalam keterangan tertulisnya di Depok, Senin.
Keenam dinas tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Politisi PKS ini mengatakan, ada beberapa hal indikator penilaian seperti capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018–2023 masing-masing dinas atau badan.
Imam yang berasal dari dapil Depok-Bekasi ini mengatakan dalam hal ini misi ketiga adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.
"Dari IKU ini ada dua dinas yang mempunyai kinerja banyak tidak tercapai yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Pemukiman," ungkapnya.
Dikatakannya realisasi anggaran tertinggi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 92,24 persen dan paling rendah Dinas Sumber Daya Air 57,49 persen serta Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 56,07 persen. Kami melihat untuk realisasi anggaran yang rendah ini karena perencanaan anggaran yang tidak bagus atau tidak matang.
Sedangkan untuk program yang bermasalah dan tercapai target tidak sesuai dengan perencanaan Kegiatan ini banyak terdapat di Dinas Sumber Daya Air semua proyek strategis Gubernur Jawa Barat bermasalah yaitu Penataan dan Revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi realisasi 18,15 persen.
Berikutnya Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy KBB realisasi 11,71persen, Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Kalong Kota Depok realisasi 18,21, Penataan dan Revitalisasi Waduk Darma Kab. Kuningan realisasi 16,72 persen.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi catatan berat dari Dinas LH ini permasalahan persampahan baik TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti.
Untuk itu lanjut Imam, dinas yang mendapatkan predikat kurang baik, gubernur bisa mencari alternatif kepemimpinan di eselon II yang lebih mumpuni karena tugas yang berat program dan kegiatan strategis gubernur. Atau Eselon. II dapat dibantu oleh Eselon III yang handal sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan optimal.
Baca juga: Gubernur Jabar perpanjang PSBB Bogor, Depok, Bekasi selama 14 hari
Baca juga: Gubernur Jawa Barat minta polisi perketat penjagaan di "jalan tikus"
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kinerja ini terutama terkait capaian enam dinas dan satu badan yang merupakan leading sector dari Komisi IV," kata Imam dalam keterangan tertulisnya di Depok, Senin.
Keenam dinas tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Politisi PKS ini mengatakan, ada beberapa hal indikator penilaian seperti capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018–2023 masing-masing dinas atau badan.
Imam yang berasal dari dapil Depok-Bekasi ini mengatakan dalam hal ini misi ketiga adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.
"Dari IKU ini ada dua dinas yang mempunyai kinerja banyak tidak tercapai yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Pemukiman," ungkapnya.
Dikatakannya realisasi anggaran tertinggi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 92,24 persen dan paling rendah Dinas Sumber Daya Air 57,49 persen serta Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 56,07 persen. Kami melihat untuk realisasi anggaran yang rendah ini karena perencanaan anggaran yang tidak bagus atau tidak matang.
Sedangkan untuk program yang bermasalah dan tercapai target tidak sesuai dengan perencanaan Kegiatan ini banyak terdapat di Dinas Sumber Daya Air semua proyek strategis Gubernur Jawa Barat bermasalah yaitu Penataan dan Revitalisasi Kali Malang Kota Bekasi realisasi 18,15 persen.
Berikutnya Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy KBB realisasi 11,71persen, Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Kalong Kota Depok realisasi 18,21, Penataan dan Revitalisasi Waduk Darma Kab. Kuningan realisasi 16,72 persen.
Untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi catatan berat dari Dinas LH ini permasalahan persampahan baik TPPAS Regional Nambo, TPPAS Legok Nangka dan TPK Sari Mukti.
Untuk itu lanjut Imam, dinas yang mendapatkan predikat kurang baik, gubernur bisa mencari alternatif kepemimpinan di eselon II yang lebih mumpuni karena tugas yang berat program dan kegiatan strategis gubernur. Atau Eselon. II dapat dibantu oleh Eselon III yang handal sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan optimal.
Baca juga: Gubernur Jabar perpanjang PSBB Bogor, Depok, Bekasi selama 14 hari
Baca juga: Gubernur Jawa Barat minta polisi perketat penjagaan di "jalan tikus"
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020