Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar akan tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 meskipun saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19.
"Jika Pemprov Jabar mencapai target tersebut, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak TA 2011. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan yang sudah diraih berturut-turut (yaitu) WTP. Mohon semua kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini," kata Setiawan Wangsaatmaja, Kamis.
Baca juga: Opini WTP dan SAKIP 'A' jadi kado terbaik HUT ke-74 Jabar
Kemarin Sekda Jabar menggelar video conference entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.
Selain itu, Setiawan berujar bahwa Pemprov Jabar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi COVID-19 untuk mempertahankan opini WTP.
"Dan pemeriksaan (TA) 2019 ini mudah-mudahan Jabar secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik. Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi," ujar Setiawan.
Dirinya pun menegaskan, bila semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik. "Tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat," katanya.
"Jadi (pemeriksaan) ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban," tambah Setiawan.
Baca juga: 24 kabupaten/kota di Jabar raih opini WTP
Adapun pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa bahwa Pemda Provinsi Jabar telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit TA 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik (email).
Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.
Setiawan memastikan, Pemerintah Provinsi Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.
"Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan oleh BPK," ujar Setiawan.
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan raih wajar tanpa pengecualian ke-8
Kepada Arman, Setiawan tak lupa mengabarkan kondisi terkini Jabar di tengah persebaran COVID-19. Dia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya mencegah agar dampak pandemi itu tidak meluas serta melakukan perawatan maksimal kepada para pasien.
"Di anggaran tahun 2020, segala resource (sumber) yang bisa dialihkan, kami alihkan untuk (penanggulangan) COVID-19. Kami juga terus edukasi masyarakat agar menjaga jarak dan tetap di rumah. Selain itu kami menambah rumah sakit rujukan menjadi 105," kata Setiawan.
Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut memberikan laporkan kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemda Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Jika Pemprov Jabar mencapai target tersebut, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak TA 2011. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan yang sudah diraih berturut-turut (yaitu) WTP. Mohon semua kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini," kata Setiawan Wangsaatmaja, Kamis.
Baca juga: Opini WTP dan SAKIP 'A' jadi kado terbaik HUT ke-74 Jabar
Kemarin Sekda Jabar menggelar video conference entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar.
Selain itu, Setiawan berujar bahwa Pemprov Jabar mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi COVID-19 untuk mempertahankan opini WTP.
"Dan pemeriksaan (TA) 2019 ini mudah-mudahan Jabar secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik. Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi," ujar Setiawan.
Dirinya pun menegaskan, bila semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik. "Tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat," katanya.
"Jadi (pemeriksaan) ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban," tambah Setiawan.
Baca juga: 24 kabupaten/kota di Jabar raih opini WTP
Adapun pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar Arman Syifa bahwa Pemda Provinsi Jabar telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit TA 2019 pada 20 Maret lalu melalui surat elektronik (email).
Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.
Setiawan memastikan, Pemerintah Provinsi Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah.
"Tentunya mudah-mudahan teman-teman kabupaten/kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan oleh BPK," ujar Setiawan.
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan raih wajar tanpa pengecualian ke-8
Kepada Arman, Setiawan tak lupa mengabarkan kondisi terkini Jabar di tengah persebaran COVID-19. Dia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya mencegah agar dampak pandemi itu tidak meluas serta melakukan perawatan maksimal kepada para pasien.
"Di anggaran tahun 2020, segala resource (sumber) yang bisa dialihkan, kami alihkan untuk (penanggulangan) COVID-19. Kami juga terus edukasi masyarakat agar menjaga jarak dan tetap di rumah. Selain itu kami menambah rumah sakit rujukan menjadi 105," kata Setiawan.
Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut memberikan laporkan kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemda Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020