Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub guna mengantisipasi penyebaran virus corona penyebab COVID-19.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dalam siaran pers yang diterima di Bandung, Senin, mengatakan maklumat tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran COVID-19 di Jawa Barat tidak semakin meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Baca juga: "Kalau sayang orang tua, sayang saudara, jangan mudik," kata Menag Fachrul
Melalui maklumat tersebut, menjelang bulan suci Ramadhan 1441 H, para bupati dan wali kota di Jawa Barat diminta untuk menyampaikan edaran dan maklumat secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik dan tidak piknik dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RT/RW.
"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata Setiawan.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan kepala daerah lebih tegas cegah warga mudik
Jika masih ada warga yang tetap mudik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para bupati dan wali kota mengintruksikan jajaran di bawahnya segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan, penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.
"Orang yang memaksa untuk mudik langsung ditetapkan sebagai ODP dan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," tegas Setiawan.
Baca juga: Pemerintah tengah menyiapkan perpres dan inpres atur mudik Lebaran 2020
Bupati dan wali kota juga dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan jajaran wilayah di bawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.
Pemprov Jawa Barat juga meminta agar para bupati dan wali kota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung menjelang Ramadhan dan pada saat Idul Fitri.
"Para bupati dan wali kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang Ramadhan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat Idul Fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan. Ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," katanya.
Baca juga: Pengganti mudik, Muhammadiyah ajak warga gunakan cara lain
Ditambahkan Setiawan, koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.
Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran COVID-19di wilayahnya masing-masing.
"Untuk waktu dekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal disimpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antarkabupaten/kota," katanya.
Baca juga: ASN dilarang mudik, kata Menteri Tjahjo Kumolo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, dalam siaran pers yang diterima di Bandung, Senin, mengatakan maklumat tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran COVID-19 di Jawa Barat tidak semakin meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Baca juga: "Kalau sayang orang tua, sayang saudara, jangan mudik," kata Menag Fachrul
Melalui maklumat tersebut, menjelang bulan suci Ramadhan 1441 H, para bupati dan wali kota di Jawa Barat diminta untuk menyampaikan edaran dan maklumat secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik dan tidak piknik dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RT/RW.
"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata Setiawan.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan kepala daerah lebih tegas cegah warga mudik
Jika masih ada warga yang tetap mudik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para bupati dan wali kota mengintruksikan jajaran di bawahnya segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan, penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.
"Orang yang memaksa untuk mudik langsung ditetapkan sebagai ODP dan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," tegas Setiawan.
Baca juga: Pemerintah tengah menyiapkan perpres dan inpres atur mudik Lebaran 2020
Bupati dan wali kota juga dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan jajaran wilayah di bawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.
Pemprov Jawa Barat juga meminta agar para bupati dan wali kota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung menjelang Ramadhan dan pada saat Idul Fitri.
"Para bupati dan wali kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang Ramadhan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat Idul Fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan. Ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," katanya.
Baca juga: Pengganti mudik, Muhammadiyah ajak warga gunakan cara lain
Ditambahkan Setiawan, koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.
Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulanan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulanan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran COVID-19di wilayahnya masing-masing.
"Untuk waktu dekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal disimpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antarkabupaten/kota," katanya.
Baca juga: ASN dilarang mudik, kata Menteri Tjahjo Kumolo
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020