Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi 8 Selly Andriany Gantina menilai penanganan bencana di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tidak ditangani dengan serius, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
"Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon itu tidak pernah ditangani dengan serius, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten," kata Selly di Cirebon, Senin.
Selly mengatakan selama ini penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah hanya ketika sudah terjadi, namun untuk pencegahannya tidak pernah dikerjakan secara maksimal.
Sehingga bencana tahunan seperti banjir dan kekeringan kerap terjadi seakan tidak ada solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut.
"Penanganan bencana itu perlu bekerja sama, tidak bisa dilakukan satu instansi tertentu, kita perlu turun tangan bersama," ujarnya.
Karena lanjut Selly, kewenangan untuk mitigasi bencana seperti pembangunan tanggul maupun lainnya itu ada yang di Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sehingga sangat dibutuhkan kerja sama yang baik.
Selly mengatakan pernah mendampingi BPBD Kabupaten Cirebon untuk meminta bantuan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp71 miliar, namun yang direalisasikan hanya Rp 300 juta.
"Dari anggaran yang diusulkan Rp71 milir kepada Pemerintah Pusat terjadi kesalahan fatal dan yang diajukan ternyata program kewenangan Kabupaten bukan Pemerintah Pusat," katanya.
Selain itu ada juga permasalahan yang paling penting adalah mitigasi bencana yang tidak dipersiapkan secara matang oleh Pemkab Cirebon.
"Mitigasi bencana juga tidak dijalankan maksimal, jadi tidak ada penanganan yang tepat," ujarnya.
Baca juga: TPID Cirebon pastikan harga kebutuhan pokok stabil jelang Natal
Baca juga: Dua anjing pelacak dari Polda Jabar untuk jaga Stasiun Cirebon
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon itu tidak pernah ditangani dengan serius, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten," kata Selly di Cirebon, Senin.
Selly mengatakan selama ini penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah hanya ketika sudah terjadi, namun untuk pencegahannya tidak pernah dikerjakan secara maksimal.
Sehingga bencana tahunan seperti banjir dan kekeringan kerap terjadi seakan tidak ada solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut.
"Penanganan bencana itu perlu bekerja sama, tidak bisa dilakukan satu instansi tertentu, kita perlu turun tangan bersama," ujarnya.
Karena lanjut Selly, kewenangan untuk mitigasi bencana seperti pembangunan tanggul maupun lainnya itu ada yang di Kabupaten, Provinsi dan Pusat, sehingga sangat dibutuhkan kerja sama yang baik.
Selly mengatakan pernah mendampingi BPBD Kabupaten Cirebon untuk meminta bantuan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp71 miliar, namun yang direalisasikan hanya Rp 300 juta.
"Dari anggaran yang diusulkan Rp71 milir kepada Pemerintah Pusat terjadi kesalahan fatal dan yang diajukan ternyata program kewenangan Kabupaten bukan Pemerintah Pusat," katanya.
Selain itu ada juga permasalahan yang paling penting adalah mitigasi bencana yang tidak dipersiapkan secara matang oleh Pemkab Cirebon.
"Mitigasi bencana juga tidak dijalankan maksimal, jadi tidak ada penanganan yang tepat," ujarnya.
Baca juga: TPID Cirebon pastikan harga kebutuhan pokok stabil jelang Natal
Baca juga: Dua anjing pelacak dari Polda Jabar untuk jaga Stasiun Cirebon
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019