Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi dan menolak segala praktik kecurangan termasuk politik uang saat pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Garut.
"Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini masyarakat harus melihat, memperhatikan dan mensukseskan, jangan sampai ada hal yang tidak diharapkan," kata Sekretaris DPMD Kabupaten Garut, Asep Jaelani di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, 125 desa dari 35 kecamatan secara serentak akan melaksanakan pilkades pada 5 November 2019, dan saat ini akan memasuki tahapan kampanye.
Masyarakat, kata dia, harus terlibat bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mengantisipasi segala praktik curang di antaranya politik uang.
"Biasanya kecurangan itu suka ada juga, mungkin tadi seperti dikatakan money politic, tapi itu susah untuk dibuktikan," katanya.
Ia berharap, pelaksanaan pilkades serentak di Garut tidak diwarnai praktik kecurangan, untuk itu masyarakat harus menjaganya agar tidak terjadi kecurangan.
Jika ada praktik kecurangan, kata dia, maka panitia di tingkat desa akan menindaknya sesuai aturan yang berlaku, termasuk diproses hingga tingkat penegak hukum.
"Kalau ada pelanggaran nanti ada teguran dari panitia tingkat desanya, jadi itu tegur dulu di tingkat desa," katanya.
Ia menambahkan, seluruh pihak mulai peserta atau bakal calon kepala desa maupun masyarakat untuk menghindari perilaku melanggar hukum dalam tahapan kampanye, maupun saat pemilihan nanti.
Calon maupun masyarakat yang kecewa terhadap hasil pemilihan, kata dia, dapat melaporkannya ke panitia tingkat pemerintah kecamatan sebagai bagian dari panitia pilkades tingkat kabupaten.
"Kalau tidak puas maka bisa dilanjutkan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), aduan-aduan diakomodir diselesaikan di tingkat kecamatan terlebih dahulu," katanya.
Baca juga: Suami istri bertarung dalam pemilihan kepala desa di Garut
Baca juga: Pemkab Garut anggarkan Rp4 miliar untuk pilkades serentak
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini masyarakat harus melihat, memperhatikan dan mensukseskan, jangan sampai ada hal yang tidak diharapkan," kata Sekretaris DPMD Kabupaten Garut, Asep Jaelani di Garut, Minggu.
Ia menuturkan, 125 desa dari 35 kecamatan secara serentak akan melaksanakan pilkades pada 5 November 2019, dan saat ini akan memasuki tahapan kampanye.
Masyarakat, kata dia, harus terlibat bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mengantisipasi segala praktik curang di antaranya politik uang.
"Biasanya kecurangan itu suka ada juga, mungkin tadi seperti dikatakan money politic, tapi itu susah untuk dibuktikan," katanya.
Ia berharap, pelaksanaan pilkades serentak di Garut tidak diwarnai praktik kecurangan, untuk itu masyarakat harus menjaganya agar tidak terjadi kecurangan.
Jika ada praktik kecurangan, kata dia, maka panitia di tingkat desa akan menindaknya sesuai aturan yang berlaku, termasuk diproses hingga tingkat penegak hukum.
"Kalau ada pelanggaran nanti ada teguran dari panitia tingkat desanya, jadi itu tegur dulu di tingkat desa," katanya.
Ia menambahkan, seluruh pihak mulai peserta atau bakal calon kepala desa maupun masyarakat untuk menghindari perilaku melanggar hukum dalam tahapan kampanye, maupun saat pemilihan nanti.
Calon maupun masyarakat yang kecewa terhadap hasil pemilihan, kata dia, dapat melaporkannya ke panitia tingkat pemerintah kecamatan sebagai bagian dari panitia pilkades tingkat kabupaten.
"Kalau tidak puas maka bisa dilanjutkan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), aduan-aduan diakomodir diselesaikan di tingkat kecamatan terlebih dahulu," katanya.
Baca juga: Suami istri bertarung dalam pemilihan kepala desa di Garut
Baca juga: Pemkab Garut anggarkan Rp4 miliar untuk pilkades serentak
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019