Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan kuota gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencapai 650 ribu tabung per bulan.
"Kuota elpiji bersubsidi di Purwakarta sudah cukup jika dibandingkan dengan jumlah warga miskin yang ada di Purwakarta," katanya, di Purwakarta, Rabu.
Ia mengatakan, sesuai dengan data yang ada, jumlah warga miskin di daerahnya sekitar 180 ribu kepala keluarga.
Jadi jika merujuk kuota elpiji bersubsidi yang sebanyak mencapai 650 tabung itu, maka sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Purwakarta.
"Kalau melihat data, asumsinya seharusnya cukup. Tetapi kenapa selama ini sering terdengar ada warga miskin tidak kebagian elpiji bersubsidi," kata dia.
Ia mengakui, dalam hal pendistribusian elpiji 3 kilogram seringkali salah sasaran. Sehingga masyarakat miskin seringkali tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut.
Kondisi itu terjadi karena pengawasannya tidak tegas, sehingga persoalan ini tak kunjung selesai.
Anne menyatakan pihaknya akan menindak tegas oknum pangkalan, agen dan pengecer yang selama ini melakukan praktik nakal. Misalnya, masih menjual gas subsidi kepada bukan peruntukannya.
Pemkab Purwakarta sendiri telah menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara yang masih menggunakan elpiji bersubsidi.
Itu berkaitan dengan adanya aturan mengenai sasaran subsidi elpiji yang tertuang dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 terkait sasaran pengguna Gas Subsidi maksimal pendapatan sebesar Rp1,5 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kuota elpiji bersubsidi di Purwakarta sudah cukup jika dibandingkan dengan jumlah warga miskin yang ada di Purwakarta," katanya, di Purwakarta, Rabu.
Ia mengatakan, sesuai dengan data yang ada, jumlah warga miskin di daerahnya sekitar 180 ribu kepala keluarga.
Jadi jika merujuk kuota elpiji bersubsidi yang sebanyak mencapai 650 tabung itu, maka sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Purwakarta.
"Kalau melihat data, asumsinya seharusnya cukup. Tetapi kenapa selama ini sering terdengar ada warga miskin tidak kebagian elpiji bersubsidi," kata dia.
Ia mengakui, dalam hal pendistribusian elpiji 3 kilogram seringkali salah sasaran. Sehingga masyarakat miskin seringkali tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut.
Kondisi itu terjadi karena pengawasannya tidak tegas, sehingga persoalan ini tak kunjung selesai.
Anne menyatakan pihaknya akan menindak tegas oknum pangkalan, agen dan pengecer yang selama ini melakukan praktik nakal. Misalnya, masih menjual gas subsidi kepada bukan peruntukannya.
Pemkab Purwakarta sendiri telah menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara yang masih menggunakan elpiji bersubsidi.
Itu berkaitan dengan adanya aturan mengenai sasaran subsidi elpiji yang tertuang dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 terkait sasaran pengguna Gas Subsidi maksimal pendapatan sebesar Rp1,5 juta.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019