Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga Surabaya mempertanyakan motif Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) karena menolak undangan dialog dari Presiden RI Joko Widodo.
"Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI, sebab semestinya bertemu Presiden bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa perantara," ujar Ketua BEM Unair Agung Tri Putra di Surabaya, Jumat.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, dengan bertemu Presiden secara langsung maka menjadi kesempatan mahasiswa bisa memaparkan seluruh aspirasi beserta tuntutannya.
Menurut dia, tuntutan mahasiswa se-Indonesia sebenarnya sudah jelas, yakni mulai soal pembatalah RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua dan beberapa hal lainnya.
"Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana? Nanti, setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, maka turun lagi dan rapatkan barisan," ucapya.
BEM Unair, kata dia, siap berdialog dengan siapa pun, termasuk Presiden karena dialog adalah ciri insan kampus untuk instrumen berdialektika dengan segera mengutarakan tuntutan.
"Syarat dialog cuma dua, yaitu BEM Unair minta Presiden terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan bisa segera ditemukan jalan keluar," ucapnya.
Ia juga menilai, alasan menolak dialog dengan Presiden kurang argumentatif dan diharapkan gerakan mahasiswa tetap fokus pada tuntutan serta tidak sampai demonstrasi malah berujung manuver yang tak perlu seperti menolak ajakan dialog oleh Jokowi.
"Kasihan kami di daerah, kawan-kawan yang sudah berjuang. Kawan-kawan saya harap tetap fokus dengan tuntutan," katanya.
Sementara itu, ia juga berharap aksi mahasiswa dalam "Surabaya Menggugat" pada Kamis (26/9) bisa menjadi contoh atau model demonstrasi untuk daerah lain yang tetap mengedepankan nilai-nilai publik.
“Di Surabaya ada lebih dari 20 ribu massa, tapi tak satu pun taman yang rusak dan kebersihan terjaga. Maka kawan-kawan mahasiswa harus merapatkan barisan. Jangan sampai ada kekerasan dan penyusup, karena itu justru akan melemahkan fokus memperjuangkan tuntutan," tutur Agung.
Baca juga: Presiden pertimbangkan terbitkan Perppu KPK
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI, sebab semestinya bertemu Presiden bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa perantara," ujar Ketua BEM Unair Agung Tri Putra di Surabaya, Jumat.
Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, dengan bertemu Presiden secara langsung maka menjadi kesempatan mahasiswa bisa memaparkan seluruh aspirasi beserta tuntutannya.
Menurut dia, tuntutan mahasiswa se-Indonesia sebenarnya sudah jelas, yakni mulai soal pembatalah RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua dan beberapa hal lainnya.
"Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana? Nanti, setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, maka turun lagi dan rapatkan barisan," ucapya.
BEM Unair, kata dia, siap berdialog dengan siapa pun, termasuk Presiden karena dialog adalah ciri insan kampus untuk instrumen berdialektika dengan segera mengutarakan tuntutan.
"Syarat dialog cuma dua, yaitu BEM Unair minta Presiden terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan bisa segera ditemukan jalan keluar," ucapnya.
Ia juga menilai, alasan menolak dialog dengan Presiden kurang argumentatif dan diharapkan gerakan mahasiswa tetap fokus pada tuntutan serta tidak sampai demonstrasi malah berujung manuver yang tak perlu seperti menolak ajakan dialog oleh Jokowi.
"Kasihan kami di daerah, kawan-kawan yang sudah berjuang. Kawan-kawan saya harap tetap fokus dengan tuntutan," katanya.
Sementara itu, ia juga berharap aksi mahasiswa dalam "Surabaya Menggugat" pada Kamis (26/9) bisa menjadi contoh atau model demonstrasi untuk daerah lain yang tetap mengedepankan nilai-nilai publik.
“Di Surabaya ada lebih dari 20 ribu massa, tapi tak satu pun taman yang rusak dan kebersihan terjaga. Maka kawan-kawan mahasiswa harus merapatkan barisan. Jangan sampai ada kekerasan dan penyusup, karena itu justru akan melemahkan fokus memperjuangkan tuntutan," tutur Agung.
Baca juga: Presiden pertimbangkan terbitkan Perppu KPK
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019