Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pekan Raya Kabupaten Bekasi (PRKB) 2019 menyusul adanya laporan pungutan tiket masuk pekan raya yang dilaksanakan di halaman parkir Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur itu.
Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Pemkab Bekasi Entah Ismanto di Cikarang, Jumat mengatakan dari awal dirinya bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sudah menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berkunjung serta melihat kegiatan PRKB tidak dipungut biaya.
"Pak Sekda sudah menyampaikan masuk PRKB jangan sampai dipungut biaya, nah saat ini tetap bayar merupakan kebijakan pelaksana kegiatan," katanya.
Entah mengaku telah mengagendakan pertemuan rapat evaluasi serta mendengar penjelasan dari pelaksana kegiatan (event organizer/EO) kenapa pungutan tiket masuk itu tetap dilakukan.
"Ya, ini sebenarnya kan kegiatan pemerintah daerah, dimana ada pelayanan publik dan menyosialisasikan program seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Jadi, kurang baik juga kalau warga dipungut biaya," jelasnya.
Perwakilan Pelaksana Kegiatan PRKB 2019 Teguh mengakui apabila saat rapat koordinasi sudah ada imbauan masyarakat tidak diperbolehkan memungut tiket masuk, namun pihaknya tidak mengiyakan.
Teguh mengatakan adanya pungutan biaya bagi masyarakat yang ingin masuk disebabkan pemasukan anggaran dari tiket masuk digunakan untuk keperluan biaya operasional saat berlangsungnya PRKB selama 10 hari.
"Setiap hari kami harus memberikan honor kepada petugas kebersihan dan keamanan demi berjalannya kegiatan," ungkapnya.
Menurut dia, alokasi anggaran sebesar Rp340 juta dari APBD Kabupaten Bekasi tidak cukup untuk menyukseskan kegiatan tahunan Kabupaten Bekasi itu.
"Anggaran yang ada itu tidak cukup, untuk biaya sewa panggung, tenda, serta perlengkapan lainnya selama ini kami sudah keluar biaya Rp1 miliar. Oleh sebab itu untuk menutupinya dari biaya sewa tenda, dan biaya tiket masuk," kata Teguh.
Baca juga: Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2019 tidak gratis, warga mengeluhkannya
Baca juga: Terduga teroris di Jakarta dan Bekasi ditangkap Densus 88
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Pemkab Bekasi Entah Ismanto di Cikarang, Jumat mengatakan dari awal dirinya bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sudah menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berkunjung serta melihat kegiatan PRKB tidak dipungut biaya.
"Pak Sekda sudah menyampaikan masuk PRKB jangan sampai dipungut biaya, nah saat ini tetap bayar merupakan kebijakan pelaksana kegiatan," katanya.
Entah mengaku telah mengagendakan pertemuan rapat evaluasi serta mendengar penjelasan dari pelaksana kegiatan (event organizer/EO) kenapa pungutan tiket masuk itu tetap dilakukan.
"Ya, ini sebenarnya kan kegiatan pemerintah daerah, dimana ada pelayanan publik dan menyosialisasikan program seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Jadi, kurang baik juga kalau warga dipungut biaya," jelasnya.
Perwakilan Pelaksana Kegiatan PRKB 2019 Teguh mengakui apabila saat rapat koordinasi sudah ada imbauan masyarakat tidak diperbolehkan memungut tiket masuk, namun pihaknya tidak mengiyakan.
Teguh mengatakan adanya pungutan biaya bagi masyarakat yang ingin masuk disebabkan pemasukan anggaran dari tiket masuk digunakan untuk keperluan biaya operasional saat berlangsungnya PRKB selama 10 hari.
"Setiap hari kami harus memberikan honor kepada petugas kebersihan dan keamanan demi berjalannya kegiatan," ungkapnya.
Menurut dia, alokasi anggaran sebesar Rp340 juta dari APBD Kabupaten Bekasi tidak cukup untuk menyukseskan kegiatan tahunan Kabupaten Bekasi itu.
"Anggaran yang ada itu tidak cukup, untuk biaya sewa panggung, tenda, serta perlengkapan lainnya selama ini kami sudah keluar biaya Rp1 miliar. Oleh sebab itu untuk menutupinya dari biaya sewa tenda, dan biaya tiket masuk," kata Teguh.
Baca juga: Pekan Raya Kabupaten Bekasi 2019 tidak gratis, warga mengeluhkannya
Baca juga: Terduga teroris di Jakarta dan Bekasi ditangkap Densus 88
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019