Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan Bupati/Wali Kota se-Bali untuk segera menghentikan kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berencana dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik, serta ditindaklanjuti melalui jajarannya yang menangani urusan tersebut.
"Hal itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur Bali No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, di Denpasar, Kamis.
Instruksi Gubernur Bali tersebut merupakan penghormatan terhadap hak reproduksi krama (warga) Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berjalan turun-temurun, serta untuk mewujudkan krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas.
"Penghormatan hak reproduksi tersebut punya makna bahwa krama Bali berhak untuk memiliki keturunan lebih dari dua orang bahkan sampai empat orang, yang sebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut," ucap Agung Sutha.
Dengan demikian, keluarnya instruksi gubernur ini juga berarti menghentikan kampanye dan sosialisasi KB dua anak cukup atau dua anak lebih baik yang selama bertahun-tahun telah dijalankan.
"Instruksi ini diharapkan bisa dijalankan oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, untuk bisa ditindaklanjuti oleh jajaran masing-masing terutama yang khusus menangani program Keluarga Berencana," ujar Agung Sutha.
Selain itu, dikeluarkannya instruksi gubernur ini sebagai salah satu aktualisasi dan pelaksanaan visi "Nangun Sat kerthi Loka Bali" melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-KB Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra yang ditemui secara terpisah menyebut kondisi pertumbuhan penduduk Bali asli dalam beberapa tahun terakhir makin menurun.
"Kita ketahui bersama saat ini populasi 'Nyoman' dan 'Ketut' sudah mulai langka, karena itu sesuai arahan Bapak Gubernur kami susun program untuk kembali kepada konsep dan pedoman keluarga warisan leluhur kita di Bali yakni anjuran untuk 4 anak," ucap Seputra.
Angka bonus demografi ini terkait dengan pola pikir sebagian masyarakat bahawa memiliki 2 orang anak dianggap sudah cukup yang ditunjang pula oleh kampanye masif selama bertahun-tahun oleh pemerintah. Akibatnya, trennya cukup mengkhawatirkan.
Seputra juga meyakinkan bahwa program "KB Krama Bali" ini akan disosialisasikan secara lebih intens dan efektif, menggandeng pula berbagai pihak agar bisa lebih menjangkau ke tatanan rumah tangga terutama pada pasangan muda yang sedang dalam masa subur.
"Tentunya program ini tak hanya menganjurkan untuk sekadar punya lebih dari 2 anak, namun juga ada pertimbangan dari berbagai aspek keluarga berencana, seperti pengaturan kelahiran, jarak kelahiran, usia ideal, perlindungan, bantuan dan lainnya. Intinya tetap berpegang pada koridor KB," kata Seputra.
Baca juga: Indramayu akan bentuk 62 kampung kb
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Hal itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur Bali No 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, di Denpasar, Kamis.
Instruksi Gubernur Bali tersebut merupakan penghormatan terhadap hak reproduksi krama (warga) Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berjalan turun-temurun, serta untuk mewujudkan krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas.
"Penghormatan hak reproduksi tersebut punya makna bahwa krama Bali berhak untuk memiliki keturunan lebih dari dua orang bahkan sampai empat orang, yang sebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut," ucap Agung Sutha.
Dengan demikian, keluarnya instruksi gubernur ini juga berarti menghentikan kampanye dan sosialisasi KB dua anak cukup atau dua anak lebih baik yang selama bertahun-tahun telah dijalankan.
"Instruksi ini diharapkan bisa dijalankan oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, untuk bisa ditindaklanjuti oleh jajaran masing-masing terutama yang khusus menangani program Keluarga Berencana," ujar Agung Sutha.
Selain itu, dikeluarkannya instruksi gubernur ini sebagai salah satu aktualisasi dan pelaksanaan visi "Nangun Sat kerthi Loka Bali" melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-KB Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra yang ditemui secara terpisah menyebut kondisi pertumbuhan penduduk Bali asli dalam beberapa tahun terakhir makin menurun.
"Kita ketahui bersama saat ini populasi 'Nyoman' dan 'Ketut' sudah mulai langka, karena itu sesuai arahan Bapak Gubernur kami susun program untuk kembali kepada konsep dan pedoman keluarga warisan leluhur kita di Bali yakni anjuran untuk 4 anak," ucap Seputra.
Angka bonus demografi ini terkait dengan pola pikir sebagian masyarakat bahawa memiliki 2 orang anak dianggap sudah cukup yang ditunjang pula oleh kampanye masif selama bertahun-tahun oleh pemerintah. Akibatnya, trennya cukup mengkhawatirkan.
Seputra juga meyakinkan bahwa program "KB Krama Bali" ini akan disosialisasikan secara lebih intens dan efektif, menggandeng pula berbagai pihak agar bisa lebih menjangkau ke tatanan rumah tangga terutama pada pasangan muda yang sedang dalam masa subur.
"Tentunya program ini tak hanya menganjurkan untuk sekadar punya lebih dari 2 anak, namun juga ada pertimbangan dari berbagai aspek keluarga berencana, seperti pengaturan kelahiran, jarak kelahiran, usia ideal, perlindungan, bantuan dan lainnya. Intinya tetap berpegang pada koridor KB," kata Seputra.
Baca juga: Indramayu akan bentuk 62 kampung kb
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019