Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membeberkan sejumlah langkah penanganan kemacetan di pusat Kota Bogor Jawa Barat, salah satunya dengan melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017, yaitu tentang Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT).
"Ke depan nanti Kota Bogor akan berubah. Di antaranya dengan akan masuknya LRT ke Bogor, yang mana fase kedua pembangunan mulai dari Cibubur, Cimanggis lalu ke Bogor. Stasiunnya akan ada di Baranangsiang," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Bogor, Minggu.
Menurutnya, kehadiran LRT mampu mengakomodir mobilitas 120 ribu warga Bogor per hari.
Ia memperkirakan 30 persen pengguna kereta rel listrik (KRL) akan beralih ke LRT dan 40 persen pengguna kendaraan roda empat beralih ke LRT.
“Kenapa 40 persen? karena pada 2020 Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERC). Jadi, dari Bogor ke Jakarta para pengguna mobil harus dua kali bayar tol. Ini harus diantisipasi," kata mantan Direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Tak sebatas menunggu LRT, menurut Dedie, pihaknya juga akan membangun jalur trem (trem way), mulai dari Terminal Baranangsiang, Tugu Kujang, Jalan Paledang, menyambung ke Taman Topi lalu ke Jalan Pajajaran dan masuk kembali ke Baranangsiang.
Cara lainnya, pembangunan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIIA yang ditarget selesai pada Desember 2019 ini akan dilanjutkan dengan pembangunan BORR seksi IIIB. Nantinya, Tol ini akan terkoneksi dengan Jagorawi dua, yang menghubungkan Dramaga Bogor dengan Depok Antasari Jakarta.
“Nantinya Pemkot Bogor akan mendapat saham dari PT Marga Sarana Jabar (MSJ). Jika Kota Bogor aman, damai dan kondusif Insya Allah pembangunannya akan lancar dan presidennya tetap tinggal di Kota Bogor,” tuturnya.
Baca juga: Ibu Kota dipindah ke luar jawa, Kota Bogor diuntungkan
Baca juga: Wali Kota dan rombongan pejabat Kota Bogor datangi KPK
