Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.293 unit pada 2026.

“Program ini sebagai bagian dari target mewujudkan daerah bebas RTLH pada 2028,” kata Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Rabu.

Ia mengatakan peningkatan kuota BSPS tersebut menjadi langkah strategis, untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat sekaligus mendukung program tiga juta rumah pemerintah pusat.

Dian menegaskan rumah layak huni merupakan fondasi bagi terwujudnya keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera.

Menurut dia, keberhasilan memperoleh tambahan kuota bantuan menunjukkan pentingnya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadirkan program pembangunan.

Ia menilai komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, menjadi kunci agar daerah dapat memperoleh lebih banyak dukungan program bagi masyarakat.

"APBD kita terbatas. Karena itu, kepala daerah harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak program yang bisa dibawa pulang untuk masyarakat," katanya.

Ia mengapresiasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kuningan, yang dinilai berhasil mengupayakan peningkatan kuota BSPS secara signifikan.

Dian mengatakan tambahan bantuan tersebut menjadi modal penting, untuk mempercepat penanganan sekitar 3.000 RLTH yang masih tersebar di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kabupaten Kuningan Deni Hamdani mengatakan kuota BSPS tahun ini meningkat hampir sepuluh kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya sekitar 100 unit.

Ia menyebutkan sebanyak 100 unit rumah pada tahap pertama telah memasuki proses pembangunan, sedangkan total kuota yang diterima Kabupaten Kuningan mencapai 1.293 unit dan masih berpeluang bertambah.

“Keberhasilan program BSPS juga bergantung pada partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong dan swadaya sehingga target Kabupaten Kuningan bebas RTLH pada 2028 dapat tercapai,” ucap dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga

COPYRIGHT © ANTARA 2026