Pemkab Bandung fokus serap anggaran awal tahun untuk pelayanan publik

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, tengah fokus mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun guna memastikan program pelayanan publik berjalan lancar dan tepat sasaran.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Kamis, menyebut bahwa percepatan ini menjadi prioritas pemerintah daerah agar kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dapat terpenuhi dengan segera.

"Kita saat ini benar-benar fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur lainnya," jelasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan tersebut merupakan respons terhadap arahan Menteri Keuangan agar dana yang diserap pada triwulan pertama dan kedua tetap dapat dikelola oleh daerah secara optimal.

"Tantangan yang sangat menarik dari Menteri Keuangan. Jadi kalau daerah dapat melakukan percepatan penyerapan anggaran di triwulan satu dan kedua, maka akan dikembalikan lagi Transfer ke Daerahnya," paparnya.

Ia juga menambahkan akan segera mendorong pembangunan infrastruktur dengan dana Rp500 miliar karena dinilai akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

"Infrastruktur jalan juga kita dorong, karena ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurang lebih sekitar Rp500 miliar akan kita gelar lebih cepat di awal," tambahnya.

Bupati juga menyebut akan menyodorkan permintaan kepada Menteri Keuangan agar dana di luar pembayaran gaji, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), segera dicairkan dalam waktu dekat.

Langkah ini dilakukan agar penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran setelah di tahun sebelumnya mengalami pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp935 miliar.

Pihaknya juga akan mendorong percepatan proses tender bagi perusahaan yang ingin mengikuti lelang atau proyek lainnya dengan mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.