Antarajabar.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan lahan untuk ibu kota baru Indonesia di luar Jawa harus terbebas dari berbagai bencana alam dengan lahan yang dibutuhkan seluas 100 ribuan hektare.
"Yang pasti (ibu kota) luar Jawa, tapi harus yang bebas bencana," kata Bambang saat menghadiri Konferensi Suistanable Infrastructure and Built Environment (SIBE) 2017 di Kampus ITB Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Ia menuturkan, rencana pemindahan ibu kota negara masih dalam kajian lebih dalam dan melakukan survei untuk tingkat kesiapannya, termasuk survei dari berbagai ancaman bencana alam.
Menurut dia, ancaman bencana bisa saja terjadi seperti banjir, gempa bumi dan longsor, tetapi dengan adanya kajian dapat diminimalisasi bahaya bencana tersebut.
"Semaksimal mungkin kita menghindari dari bencana, dengan melihat sejarah daerah mana saja yang pernah terdampak banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, maupun longsor," katanya.
Ia menyampaikan, kebutuhan lahan untuk ibu kota baru Indonesia seluas 100 ribuan hektare dengan konsep pembangunan kota yang ideal.
Terkait lokasinya, kata dia, belum dapat ditentukan, tetapi untuk kajian mengenai pembahasan lokasi ibu kota ditargetkan akhir tahun selesai.
"Berbagai macam infrastrukturnya kita dibangun benar-benar ideal. Kalau kajian mengenai kemungkinan lokasi akhir tahun ini," katanya.
Ia menambahkan pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan di Indonesia akan berhasil seperti negara-negara lain yang melakukan pemindahan serupa.
Ia menyebutkan, Brazil, Nigeria, dan Myanmar merupakan beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya.
"Kita melihat Brazilia sebagai contoh yang sudah dilakukan sejak tahun 60an," katanya.
