Kalau beli dari mana dananya tidak benar kalau opini WTP yang sudah dua tahun berturut-turut dan insyaallah ketiga kalinya akan didapat tahun ini, murni dari baik dan benarnya laporan yang dibuat," katanya di Cianjur, Rabu.
Dia menjelaskan, Pemkab Cianjur mengedepankan kejujuran dan ketaatan terhadap aturan, sehingga tidak ada pejabat yang melakukan tindakan yang condong dalam penyalahgunaan anggaran."Kami upayakan aparatur sipil negara di Cianjur jujur dan taat terhadap aturan, sehingga kami pastikan WTP yang diraih atas kinerja yang baik dan bersih,"katanya.
Presidium Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman, mendorong Pemkab Cianjur untuk menunjukan jika opini WTP yang diterima selama dua tahun berturut-turut bukan hasil sogokan atau permainan terselubung dengan auditor BPK.
Dia mengungkapkan Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap auditor BPK untuk opini WTP di salah satu kementerian akan membuka kasus serupa yang dilakukan setiap kabupaten/kota untuk mendapatkan opini tersebut.
"WTP sebenarnya bukan jaminan daerah tidak atau bersih dari perilaku korupsi. Sebab WTP ini hanya berkaitan pada pengadministrasian laporan keuangan. Tapi karena WTP ini jadi gensi, makanya setiap pemangku kebijakan berusaha melakukan apapun untuk mendapat opini WTP,"katanya.
Meskipun tidak mudah untuk membuktikan WTP yang didapat Cianjur selama dua tahun berturut-turut merupakan hasil pesanan atau bukan, namun tidak menutup kemungkinan setiap daerah termasuk Cianjur melakukan hal tersebut."Cianjur masih banyak tindakan yang menjurus atau terindikasi adanya tindak korupsi seperti persekongkolan untuk barang dan jasa," katanya.
Bahkan tambah dia, kecenderungan yang mengarah ke tindak korupsi diberbagai OPD dalam pengelolaan anggaran menjadi dasar untuk melihat kemungkinan tersebut apakah WTP Cianjur pesanan atau murni.
Untuk membuktikan hal tersebut, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur, dalam mengelola anggaran menerapkan laporan berbasis e-budgeting, sehingga semua pihak dapat mengawal penggunaan anggaran di setiap OPD."Syarat terpenting untuk bebas dari perilaku korupsi, segera terapkan sistem tersebut," katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri: Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
