Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher menegaskan proyek pembangunan sisi darat dan sisi udara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
"Rapat tadi itu penegasan kembali kepada para OPD supaya menjadi kebijakan semua pihak bahwa BIJB penyelesaian pembangunan sisi udara dan darat, itu dibiaya APBN, alias Kemenhub. Itu hasil keputusan langsung Pak Presiden dari kunjungan langsung ke Majalengka, kemarin," kata Aher di Gedung Sate Bandung, Senin.
Ia menjelaskan dengan adanya keputusan tersebut maka pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 triliun untuk pembangunan sisi udara Bandara Kertajati dan Rp2,1 triliun untuk pembangunan sisi darat bandara tersebut.
"Kemudian sisi udara kira-kira biaya keseluruhan untuk run way, menara pantau itu sekitar Rp1,6 triliun, itu pemerintah pusat yang membiayai. Lalu sisi darat terminal dan lain-lain Rp2,1 triliun, akan dikelola oleh APBN pemerintah pusat," kata dia.
Kewajiban Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan Bandara Kertajati, menurut dia, ialah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. "Pembebasan lahan itu totalnya 1.800 hektare, yang sudah dibebaskan seribu jadi 800 hektare lagi belum. Kita akan berjuang untuk itu," katanya.
Ia menuturkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut maka hal itu diibaratkan sebagai sebuah kepastian penyelesaian pembangunan Bandara Kertajati.
"Itu nilai positifnya, kita mah senang saja dibantu sama pusat. Enggak ada ruginya kok kan cari uang triliun rupiah itu susah," kata dia.
Sementara itu terkait BUMD yang dibentuk Pemprov Jabar untuk mengelola Bandara Kertajati, yakni PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Aher memiliki dua arahan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang siap membiayai bandara tersebut.
Arahan pertama, kata dia, PT BIJB akan ikut serta dalam pengelolaan bandara setelah selesai dibangun dan PT BIJB akan bekerjasama dengan perusahaan lain seperti PT Angkasa Pura II menjadi pengelolaan.
"Jadi bisa menjadi bagian pengelola, seperti saham pengelola bisa 20 persen itu bagus lah yang penting ada unsur Jawa Barat setelah pengelolaan selesai. Arahan yang kedua, kita dorong PT BIJB untuk lebih fokus mengelola aerocitynya," kata dia.
