Antarajabar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pengawasan khusus untuk menekan angka kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di Jawa Barat yang per September 2015 di atas rata-rata kredit bermasalah nasional.
"Hingga September tahun ini angka kredit bermasalah di Jabar mencapai 3,05 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya 2,25 persen sekaligus yang tertinggi," kata Deputi Kepala Kantor Regional 2 OJK Jabar Ishak Saing di Bandung, Rabu.
Ia menyebutkan tugas OJK kian besar pengawasan harus lebih berkualitas demi menekan NPL.
Berbicara pada Local Economic Forum di Bandung, Ishak menyatakan 40 persen industri nasional berada di Jabar. Menurut dia wajar ketika gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun membuat industri goyah dan berkorelasi pada tingginya NPL.
"Mau tak mau juga mengganggu kelancaran kredit. Maka angka 3,05 itu itu terjadi di Jabar," katanya.
Dia berharap, pengawasan ketat serta 35 paket relaksasi ekonomi dari OJK dapat menggeliatkan perekonomian dan seiring dengan berjalannya waktu bisa menekan NPL. Pihaknya akan terus berupaya menemukan solusi menekan NPL.
Sementara itu Kepala Divisi M2M Solution Indosat Ooredoo Hendra Sumiarsa menyebutkan pelaku usaha mestinya bisa memanfaatkan fasilitas internet yang sudah semakin cepat. Pihaknya terus berupaya mendukung melalui peningkatan kapasitas jaringan termasuk meng-upgrade dengan jaringan 4G plus.
Menurut dia pemanfaatan IT seperti pembuatan website memungkinkan pengusaha yang tadinya hanya menjangkau pasar lokal menjadi bisa menjangkau pasar internasional.
"Banyak contohnya dan harus bisa ditiru. Sebagai penyedia jaringan telekomunikasi kami berupaya memfasilitasi dengan peningkatan kapasitas jaringan," kata Hendra.
Hadir sebagai pembicara pada kegiatan forum ekonomi itu Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Pakar Ekonomi Unpad Ina Primiana.
