Sekda Garut dukung perhutanan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan

yang konotasinya nanti akan memberikan juga tingkat kesejahteraan mereka," kata Nurdin.

Ia menyampaikan, pentingnya optimalisasi potensi perhutanan sosial di Kabupaten Garut yang luasnya mencapai 74 ribu hektare, sehingga pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan IAD.

Adanya kesempatan itu, kata dia, pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni beberapa dinas, dan organisasi masyarakat untuk membuat rencana aksi terhadap pengembangan perhutanan sosial itu.

"Apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, apa yang dilakukan Dinas Perindag, kan semua bisa berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat," katanya.

Perwakilan National Coordinator Forest Programme V, Desy Emawati, menyatakan, program tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, untuk di Indonesia diterapkan empat provinsi dan empat kabupaten, salah satunya Garut.

Program itu, kata dia, Pemerintah Jerman membantu Indonesia untuk mendorong pengembangan perhutanan sosial yang bertujuan memberikan akses kelola kepada masyarakat sekitar hutan dengan lima skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Pola Kemitraan.

"Kegiatan hari ini adalah salah satunya bagaimana mengembangkan perhutanan sosial itu dengan lintas sektor," katanya.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sekda Garut: Program perhutanan sosial upaya mengentaskan kemiskinan