DPRD Jabar Dukung Pengentasan Desa Miskin

Antarajawabarat.com, 20/6 - DPRD Jawa Barat mendorong dan mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan pemetaan serta pengentasan terhadap desa kategori miskin tinggi yang berpotensi rawan pangan di wilayah tersebut.

"Kami juga meminta pemerintah fokus mengatasi persoalan yang dialami 813 desa di Jabar yang masuk kategori desa miskin tinggi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, di Bandung, Jumat.

Menurut dia, adanya data sebanyak 813 desa miskin tinggi tersebut merupakan peringatan keras bagi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Karena pada hakikatnya pemerintah bertugas menyejahterakan masyarakatnya," kata dia.

Ia mengatakan, jumlah desa berpotensi rawan pangan di Jawa Barat tersebut sama dengan sekitar 13 persen dari seluruh jumlah desa di Jabar.

"Sehingga pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi persoalan ini dan melakukan koordinasi yang baik agar persoalan kemiskinan ini terpecahkan," kata dia.

Sebenarnya, lanjut Untung, alokasi anggaran baik dari pemerintah pusat maupun provinsi telah berorientasi pada pembangunan desa.

"Tapi ini harus didukung oleh pemetaan yang baik. Hanya, apakah alokasi anggaran itu sinkron dengan pemetaan. Hal Ini perlu dikaji," kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan sebanyak 813 desa yang ada di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai desa miskin tinggi berpotensi rawan pangan.

"Itu data tahun 2011 lalu, itu perlu diupdate lagi makanya kita akan rapat di Bappeda untuk menentukan calon penerima calon lokasinya di mana saja. Berdasarkan data tersebut jumlah warga miskin di Jabar ada sekitar 4,6 juta jiwa" kata Deddy Mizwar, usai memimpin rakor Penanganan Desa Potensi Rawan Pangan, di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/6).

Menurut dia, jumlah desa kategori miskin tinggi berpotensi rawan pangan tersebut paling banyak berada di Kota Tasikmalaya.

"Kenapa banyak di Tasikmalaya mungkin bukan karena miskin pendapatannya tapi pendidikannya yang tidak memadai, karena ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa," kata dia.

Pemprov Jawa Barat sendiri, kata Wagub, telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi masalah desa miskin berpotensi rawan pangan tersebut.

ajats