Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin menyampaikan capaian beberapa pembangunan Provinsi Jabar dalam rapat paripurna HUT Ke-79 Jabar.
Bey mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mencapai 74,24 poin, meningkat 1,12 poin dibanding tahun 2022 dengan capaian 73,12 poin.
Baca juga: Pj Gubernur minta HUT ke-79 Jabar jadi momen kembalikan semangat perjuangan
"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak," kata Bey, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.
Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2024 tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy). Pertumbuhan ini menggambarkan ketahanan ekonomi Jabar di tengah tantangan global yang tak menentu.
"Dengan upaya konsisten mengembangkan sektor-sektor unggulan, meningkatkan investasi, dan mendorong inovasi di berbagai bidang, kami berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Bey.
Di hadapan anggota dewan, forkopimda, dan para bupati/wali kota se-Jabar, Bey mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Jabar juga terus menurun.
Pada Februari 2024 tercatat di angka 6,91 persen, turun 0,98 persen atau setara dengan 217.000 orang. Pada bulan yang sama di tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen.
Begitu pula dengan angka kemiskinan, pada Maret 2024 tercatat 7,46 persen, turun 0,16 persen atau setara dengan 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023.
Indeks Gini pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,421 poin, menurun 0,004 poin dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,425 poin.
Dalam kesempatan tersebut, Bey menyampaikan terima kasih kepada forkopimda atas kerja sama yang solid, serta seluruh ASN dan unsur pentahelix yang berperan aktif dalam pembangunan Jabar.
"Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Jabar atas dukungan dan partisipasinya, sehingga pencapaian makro pembangunan ini bisa terwujud," kata Bey.
Dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-79, DPRD Jabar mengapresiasi berbagai capaian Pemprov Jabar, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya.
Bey mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 mencapai 74,24 poin, meningkat 1,12 poin dibanding tahun 2022 dengan capaian 73,12 poin.
Baca juga: Pj Gubernur minta HUT ke-79 Jabar jadi momen kembalikan semangat perjuangan
"Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak," kata Bey, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.
Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2024 tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy). Pertumbuhan ini menggambarkan ketahanan ekonomi Jabar di tengah tantangan global yang tak menentu.
"Dengan upaya konsisten mengembangkan sektor-sektor unggulan, meningkatkan investasi, dan mendorong inovasi di berbagai bidang, kami berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Bey.
Di hadapan anggota dewan, forkopimda, dan para bupati/wali kota se-Jabar, Bey mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Jabar juga terus menurun.
Pada Februari 2024 tercatat di angka 6,91 persen, turun 0,98 persen atau setara dengan 217.000 orang. Pada bulan yang sama di tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen.
Begitu pula dengan angka kemiskinan, pada Maret 2024 tercatat 7,46 persen, turun 0,16 persen atau setara dengan 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023.
Indeks Gini pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,421 poin, menurun 0,004 poin dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,425 poin.
Dalam kesempatan tersebut, Bey menyampaikan terima kasih kepada forkopimda atas kerja sama yang solid, serta seluruh ASN dan unsur pentahelix yang berperan aktif dalam pembangunan Jabar.
"Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Jabar atas dukungan dan partisipasinya, sehingga pencapaian makro pembangunan ini bisa terwujud," kata Bey.
Dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-79, DPRD Jabar mengapresiasi berbagai capaian Pemprov Jabar, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya.
