“Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah, baik bagian barat maupun timur Indonesia untuk memastikan konektivitas antarwilayah bahkan hingga ke pelosok pegunungan, dapat terjalin dengan baik," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, akhir bulan lalu.
Menhub mengakui pembangunan sektor transportasi selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, kelangkaan sumber daya, dan pandemi COVID-19.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal kepada ANTARA mengakui bahwa pembangunan infrastruktur yang masif dalam satu dekade terakhir adalah capaian yang luar biasa, mengingat kondisi infrastruktur Indonesia sebelum era Jokowi sangat terbatas.
Upaya pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa, telah berkontribusi besar dalam mengurangi kesenjangan infrastruktur yang selama ini menjadi permasalahan utama
Meskipun pembangunan di luar Jawa telah mengalami percepatan, infrastruktur yang dibangun belum diikuti dengan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di daerah. Hal ini menyebabkan potensi daerah di luar Jawa untuk tumbuh secara mandiri masih terbatas.
Selain itu, dampak industrialisasi, khususnya melalui program hilirisasi, masih belum optimal. Program hilirisasi yang baru berjalan dalam 5 tahun terakhir dan terfokus pada sektor pertambangan serta komoditas tertentu, belum mampu memberikan nilai tambah secara signifikan
Sektor industri pertumbuhannya masih sekitar 4 persen per tahun, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. "Artinya, masih menyerupai fenomena atau mendekati parameter deindustrialisasi,” ucap Faisal.
Kesejahteraan masyarakat
Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong peningkatan investasi, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.
Capaian 10 tahun era pemerintahan Jokowi dan cita-cita Indonesia sentris
Oleh Shofi Ayudiana Rabu, 14 Agustus 2024 8:30 WIB