Vladimir Putin menang telak 87 persen dalam Pilpres Rusia

Sebagian besar anggota-anggota komunitas internasional tidak mengakui aneksasi ilegal tersebut.

"Pelaksanaan ilegal 'pemilu' di daerah Ukraina yang diduduki Rusia tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB," ucap Kemlu Prancis.

Prancis menegaskan tidak akan mengakui baik pelaksanaan pemilu tersebut maupun hasilnya.

Selain itu, Prancis juga mengecam kurangnya demokrasi dan keberagaman calon presiden, serta keengganan Rusia mengundang pengamat asing dalam pilpresnya.

"Calon-calon yang menentang keberlanjutan perang di Ukraina tidak diizinkan ikut serta dalam pemilu sehingga mengurangi tingkat pluralisme (calon)," demikian Kemlu Prancis.

Senada, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengecam pelaksanaan pilpres Rusia di daerah Ukraina yang diduduki sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina yang bertentangan dengan Piagam PBB.

Cameron juga mengecam pengekangan yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin yang berupaya "membungkam oposisi terhadap perang di Ukraina yang ilegal".

Ia turut mengkritik kurangnya keberagaman calon di pilpres tersebut karena hanya diikuti oleh tiga calon lain selain Putin.

Jerman juga mengkritik pilpres Rusia dan menyebut pemilu tersebut pada dasarnya "tidak bebas maupun adil".