Bekasi (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkait penambahan debit air baku untuk memaksimalkan pelayanan air bersih di bawah pengelolaan Perumda Tirta Bhagasasi.
Basuki mengatakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur menjadi salah satu solusi penambahan debit air baku bagi masyarakat di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
"Dengan adanya SPAM air Jatiluhur yang tambahan itu, termasuk offtaker-nya untuk Bekasi. Saat ini sudah dimulai, untuk tarifnya di Jakarta sudah disepakati," katanya di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, penambahan debit air baku ini menjadi upaya pemerintah untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia selain peningkatan infrastruktur air, sanitasi, serta menangani kasus stunting.
"Untuk hidup layak itu harus ada air dan sanitasi, tapi untuk makmur itu konektivitas. Saya kira dua hal tersebut," katanya.
Ia mengaku untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat di negara-negara maju dibutuhkan air dan sanitasi. Seperti Portugal yang sudah memberikan layanan air minum kepada 99 persen penduduk negara itu.
"Jadi kalau untuk layak itu air dan sanitasi. Kalau di Indonesia air dan sanitasi untuk (mengatasi) stunting. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran rakyat maka butuh konektivitas," kata Basuki.
Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi Usep Rahman Salim mengatakan kapasitas cakupan layanan air bersih baru mencakup 40 persen dari total jumlah penduduk dengan kebutuhan air baku sebanyak 4.600 liter per detik.
"Ini menyebabkan keterbatasan cakupan layanan air bersih di sebagian besar wilayah terutama di utara seperti Kecamatan Babelan dan Tarumajaya," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PUPR tambah air baku Tirta Bhagasasi Bekasi
Menteri PUPR tambah air baku Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi
Kamis, 15 Februari 2024 16:23 WIB
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Air Tanah dan Baku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta pada Senin (12/2/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
