Antarajawabarat.com,17/12 - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat meminta penjelasan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar tentang program pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang dialokasikan untuk 30 ribu rumah.
"Selain itu, kami juga mohon penjelasan kegiatan revitalisasi posyandu multifungsi yang dialokasikan untuk 50 ribu posyandu," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat Ali Hasan saat menyampaikan pandangan umum RAPBD Jabar 2013 DPRD Jabar di Bandung, Senin.
Menurut dia, khusus program pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2013, sebanyak 10 ribu unit tidak terealisasi sehingga pihaknya meminta penjelasan tentang hal tersebut
Fraksi Partai Golkar, lanjut Ali juga meminta penjelasan tentang kegiatan untuk dukungan operasional pemerintah desa yang dialokasikan Rp20 juta per desa untuk 5.321 desa.
Ali menambahkan, pada pandangan umumnya tersebut Fraksi Fraksi Golkar juga meminta penjelasan tentang usai moratorium perizinan tentang pasir besi di wilayah Jawa Barat.
"Tentang pasir besi ini sudah sejauh mana pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya. Karena kalau hal tersebut dibiarkan akan berdampak negatif terhadap berbagai hal yang kurang menguntungan dalam perlindungan dan pelestarian alam," kata dia.
Akan tetapi, lanjut dia, terlepas dari hal yang dipertanyakan dalam pandangan umumnya, pihaknya menyampaikan apresiasi atas banyaknya prestasi yang diraih oleh Pemprov Jabar selama ini dalam kegiatan penyelenggaran dan pembangunan.
"Seluruh keberhasilan itu adalah hasil kerjasama antara Pemprov Jabar dengan seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Dikatakannya, RAPBD 2014 merupakan momentum yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat.
"RAPBD ini adalah awal tahun dalam pelaksanaan visi dan misi serta janji politis Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang telah disepakati bersama melalui RPJMD 2013-2018," ujar Ali.
Ajat S