Wabup Ciamis: PPS harus junjung netralitas Pemilu 2024

Ciamis (ANTARA) - Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyatakan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat harus menjunjung tinggi netralitas untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas dan transparan.

"Saya yakin dan percaya ke 795 orang PPS ini mampu untuk melaksanakan apa yang dinamakan netralitas," kata Yana saat pelantikan 795 anggota PPS dari 265 desa/kelurahan di Gedung Islamic Center Ciamis, Selasa.

Ia menyampaikan seluruh anggota PPS yang selesai dilantik dan diambil sumpahnya untuk bisa memahami setiap tata aturan, dan regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan peraturan Pemilu 2024.

"Petugas atau penyelenggara pemilu dari mulai pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa harus paham tata aturan dan segala regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu," katanya .

Menurut dia penyelenggara pemilu yang paham aturan menjadi salah satu syarat agar kegiatan pemilu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Suatu bangsa dan negara yang baik, kata dia, salah satunya ditentukan dari hasil pemilu yang sehat, jujur, dan profesional.

"Baik tidaknya nasib suatu bangsa dan negara ke depan ditentukan oleh baik tidaknya pelaksanaan pemilu," katanya.

Ia menegaskan terkait netralitas tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi dilakukan juga oleh penyelenggara pemerintahan.

"Para PPS yang telah dilantik semoga saudara-saudara semua dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 nanti berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Ketua KPU Ciamis Sarno Maulana Rahayu mengatakan, pelantikan PPS merupakan salah satu tahapan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Pelaksanaan pemilu, kata dia, sesuai jadwal pada 14 Februari 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Pemilu merupakan amanat konstitusi UUD 1945, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap 5 tahun akan dilaksanakan pemilihan umum," katanya.